Banda Aceh. RU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyusun program berbasis data agar perluasan akses keuangan dan pembiayaan lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Asisten Direktur OJK Aceh, Firman Octo Armando, dalam rapat koordinasi TPAKD di Anjong Mon Mata.
Kegiatan turut melibatkan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, dan industri jasa keuangan.
“TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong perluasan akses keuangan yang inklusif, memperkuat sektor produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program TPAKD perlu disusun berbasis data agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan potensi unggulan masing-masing daerah,” kata Firman, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Sabtu (18/04/2026).
Data BPS menunjukkan ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi Rp84,3 triliun atau 32,74 persen.
OJK menilai potensi ini perlu didukung pembiayaan dan program terarah.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan menjadi kunci utama dalam mempercepat inklusi keuangan. Sinergi yang telah terbangun perlu terus diperkuat agar program pembiayaan dapat menjangkau lebih luas masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ujarnya.
Pada 2024–2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Aceh mencapai Rp8,8 triliun dan pembiayaan ultra mikro Rp535 miliar. OJK optimistis kinerja TPAKD terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional.(R015)
