Kutacane. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan 10 paket strategis pembangunan untuk Tahun Anggaran 2026 guna mendorong pembangunan yang terarah, berimbang, dan terintegrasi.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 310/138/2025 tertanggal 31 Maret 2026.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari pemenuhan indikator pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Tenggara, Hendrik Lionardo, mengatakan, penetapan paket strategis tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan daerah.
“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Hendrik, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Rabu (01/04/2026).
Ia menjelaskan, paket strategis yang ditetapkan mencakup berbagai sektor prioritas, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jaringan sambungan rumah di Desa Rambung Teldak, Kecamatan Darul Hasanah sebesar Rp981,5 juta.
Selain itu, terdapat rehabilitasi jalan Kutambaru–Lawe Perlak dan Simpang Kute Tinggi–Skip masing-masing Rp2 miliar, serta peningkatan jalan Mbarung–Kedataran senilai Rp2,7 miliar.
Di bidang pendidikan, pembangunan difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru PAUD Fadhilah di Desa Pulo Kedondong, pembangunan ruang guru dan tata usaha SD Negeri Deleng Pohkhisen, serta rehabilitasi tiga ruang kelas SD Negeri Salang Alas.
Adapun di sektor kesehatan, pemerintah menganggarkan belanja reagen sanitariat kit sebesar Rp1,22 miliar, serta rehabilitasi Poskesdes Batu Mbulan Asli dan Pustu Pulo Ndadap masing-masing sebesar Rp200 juta.
Hendrik menambahkan, pemerintah daerah berharap pelaksanaan paket strategis tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar pembangunan ini berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.(AFW016)
