Bireuen. RU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bireuen melalui Sekretaris Umum HMI, M Yaziz, menilai Bupati Bireuen gagal melakukan pemulihan pascabencana.
“Faktanya masih ada warga yang harus bertahan di tenda sampai sekarang. Ini menunjukkan pemulihan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Bupati Bireuen gagal dalam kebijakan,” ujar Yaziz dikutip Selasa (31/03/2026).
Seperti diketahui, banjir bandang yang menerjang sejumlah kecamatan di Bireuen pada akhir tahun lalu merusak ratusan rumah warga.
Pemerintah daerah kemudian menetapkan masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan serta menyiapkan sejumlah skema bantuan.
Salah satu yang disiapkan adalah Dana Tunggu Hunian (DTH) bantuan bagi korban yang rumahnya tidak lagi dapat ditempati sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Namun di lapangan, hak-hak para korban malah terabaikan.
Menurut Yaziz, sebagian warga masih menunggu kepastian mengenai pembangunan rumah mereka, terutama mereka yang tidak memiliki lahan untuk membangun kembali tempat tinggal.
“Pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari laporan administratif. Ukurannya sederhana, apakah masyarakat sudah kembali punya rumah dan bisa hidup normal,” ujarnya.
Selain hunian, HMI MPO Bireuen juga menyoroti dampak bencana terhadap sektor pertanian.
Endapan lumpur yang terbawa banjir menutup ribuan hektare lahan sawah di beberapa kecamatan, banyak petani belum dapat kembali mengolah lahannya.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bukan hanya pada produksi pertanian, tetapi juga pada ekonomi rumah tangga masyarakat desa.
“Bagi masyarakat Bireuen, sawah adalah sumber hidup. Kalau lahan tidak segera dipulihkan, dampaknya bisa panjang bagi ekonomi warga,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula narasi di ruang publik yang menyebut keberadaan pengungsi di sekitar kantor pemerintahan dipicu oleh provokasi pihak tertentu.
Tudingan itu berkembang di media sosial dan perbincangan lokal. Yaziz menilai narasi semacam itu berisiko mengaburkan persoalan utama.
“Jangan sampai penderitaan masyarakat yang kehilangan rumah justru diarahkan ke narasi seolah-olah mereka sedang diprovokasi. Faktanya, mereka bertahan di tenda karena belum ada kepastian hunian,” tegas Yaziz.
Keberadaan pengungsi di halaman kantor pemerintahan, seharusnya dibaca sebagai bentuk kegelisahan warga yang menunggu kepastian masa depan, bukan sekadar manuver politik.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan polemik, tetapi solusi konkret,” kata Yaziz.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat terdampak dan organisasi sipil dalam proses pemulihan pascabencana.
Bagi HMI MPO Bireuen, pemulihan tidak hanya berarti memperbaiki jalan atau jembatan yang rusak. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat yang terdampak bisa kembali menjalani kehidupan secara layak.(TH05)
