Banda Aceh. RU – Kamis 19 Desember 2024, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni mengunjungi fasilitas Conservation Response Unit (CRU) DAS Peusangan dan ke Desa Negeri Antara, untuk menemui stakeholder dan masyarakat guna membahas mitigasi konflik manusia-satwa liar khususnya gajah, di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang terus terjadi selama 17 tahun terakhir.
Di balik kunjungan itu, ada informasi yang tidak diungkap ke publik namun jadi pembicaraan hangat di kalangan pegiat lingkungan di Aceh. Bahwa kedatangan Raja Juli Antoni itu sebenarnya juga untuk memastikan kondisi lahan perusahaan milik Prabowo Subianto di Aceh, yaitu PT Tusam Hutani Lestari (THL) yang lokasinya bersebelahan dengan CRU.
“Pak Prabowo, katanya akan melepas 20.000 hektare lahan PT Tusam untuk area konservasi sekaligus membuka jalur lintasan bagi gajah yang terkurung di daerah ini,” ungkap Syahrial Abadi, Imuem Mukim Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang sempat berdialog dengan Raja Juli Antoni saat kunjungannya ke Negeri Antara.
“Kami memang berharap persoalan gajah liar di daerah kami bisa ditangani lebih serius, sehingga konflik satwa-manusia di Pintu Rime Gayo ini bisa segera berakhir. Nyawa dan harta benda sudah banyak melayang. Hingga saat ini, kami masih bersabar menunggu kebijakan pemerintah yang dapat mengakhiri konflik gajah di tempat kami,” ujar Syahrial, Rabu, 5 Februari 2025 yang lalu.
Dari cerita berkembang, komitmen Prabowo yang kini menjabat Presiden RI itu berawal dari kunjungan kenegaraannya ke Inggris menemui Raja Charles III di Istana Buckingham-London pada 21 November 2024, yang turut dihadiri petinggi sebuah organisasi lingkungan internasional dimana kakek Raja Charles III tercatat sebagai salah satu pendirinya. NGO ini juga memiliki wilayah kerja di Aceh khususnya di lansekap Leuser, yang fokus pada penyelamatan satwa liar termasuk gajah.
Oleh raja Inggris itu, Prabowo ditagih komitmennya terhadap penyelamatan lingkungan di Indonesia –sebuah negara di belahan khatulistiwa yang masih memiliki hutan hujan cukup baik yang diharapkan mampu memitigasi perubahan iklim global.
Khusus terkait penyelesaian konflik satwa di Aceh, Prabowo diminta memberikan 10.000 Ha lahan yang dikuasai perusahaannya di Aceh Tengah-Bener Meriah untuk digunakan sebagai area konservasi gajah dan pemulihan habitat satwa dilindungi. Prabowo pun setuju, bahkan berjanji akan melepas 20.000 Ha lahan PT THL yang kebetulan lokasinya berada di salah satu kawasan terparah konflik satwa di Aceh.
Sepulangnya dari lawatan ke luar negeri, Prabowo segera memerintahkan Menhut Raja Juli Antoni untuk merealisasikan janji tersebut.
“Mungkin, inilah agenda utama kunjungan Menhut ke Negeri Antara, yaitu untuk memastikan lahan PT THL yang akan dilepas. Jika informasi ini benar, pemberian 20.000 Ha lahan PT THL itu akan menjadi ‘hadiah besar’ bagi Aceh dalam upaya mengatasi konflik gajah. Karena keberadaan lahan perusahaan yang memotong jalur lintasan satwa telah menjadi kendala terbesar dalam penyelesaian kasus konflik gajah yang terus berulang,” ungkap seorang pegiat lingkungan yang belasan tahun terlibat dalam aksi penanganan konflik satwa di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
General Manager PT THL, Rahmad yang dijumpai di kantornya pada Rabu, 5 Februari 2025 mengakui bahwa ia sudah mendapat arahan dari pimpinannya untuk menyiapkan lahan seluas 20.000 Ha di Blok 2 (antara Bergang dengan Negeri Antara) untuk mengondisikan penyediaan lahan koridor dan pembangunan pembatas alami (bio-barrier).
“Perlu kami luruskan bahwa perusahaan bukan melepaskan lahan 20.000 Hektare ini. Tapi, dari 87 ribu hektare lahan PT THL, 20.000 Ha akan disiapkan untuk area konservasi dan mitigasi interaksi negatif satwa-manusia, dimana kami tetap terlibat bersama pemerintah serta NGO untuk merealisasikannya dalam waktu dekat,” ungkap Rahmad.
Beberapa hari setelah kedatangan Menhut Raja Juli Antoni ke Blang Rakal, Pemkab Bener Meriah bersama pihak LSM pun langsung menggelar pertemuan stakeholders yang mengundang manajemen PT THL dan masyarakat, untuk menyosialisasikan Rencana Aksi Daerah terkait penanganan konflik satwa dan wacana pengelolaan lahan 20.000 Ha untuk konservasi gajah. Termasuk rencana memoles Bandara Rembele guna mengantisipasi kedatangan Raja Charles III ke Pintu Rime Gayo, yang mungkin ingin membuktikan sendiri janji Prabowo itu.
Puluhan Gajah Terisolir di Negeri Antara
“Jackpot” atau hadiah besar dari Prabowo yang memberikan dua puluh ribu hektare lahan konsesi perusahaan untuk menyelesaikan konflik manusia-satwa di Aceh ini patut diikuti perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH maupun HGU lainnya di Aceh. Karena seperti diketahui, penyebab utama konflik satwa liar di daerah ini adalah karena terputusnya jalur jelajah satwa akibat terfragmentasinya kawasan oleh keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.
Berdasarkan data Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh tahun 2021, kawasan yang mengalami fragmentasi habitat satwa antara lain: Seulawah-Aceh Besar, Rawa Tripa-Nagan Raya, Sembabala-Aceh Tenggara, dan Negeri Antara-Bener Meriah.
Di Negeri Antara dan beberapa desa sekitarnya seperti Blang Rakal, Ulu Naron dan Pancar Jelobok, saat ini terdapat dua kelompok gajah yang sering menyambangi kebun dan permukiman warga.
“Satu kelompok yang beranggotakan 15 ekor gajah datang dari arah barat (Sayeung), dan satu kelompok lagi terdiri dari 6 ekor gajah jantan datang dari arah timur yang kondisi hutannya sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit,” kata Riskanadi, yang menjabat Reje (kepala desa) Negeri Antara.
Dua kelompok gajah liar itu sepanjang tahun hanya berputar-putar mencari makan di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo, merusak sawah dan ladang hingga rumah warga. Bahkan saat ini pun, masih terdapat tiga keluarga yang terpaksa mengungsi hidup di tenda karena rumah mereka hancur dirusak gajah.
“Kami tidak sanggup lagi menghadapi persoalan ini. Pengusiran menggunakan mercon, pemasangan fencing, hingga pembangunan parit antigajah sudah dilakukan, tapi masalah tidak juga selesai. Masyarakat terus menjadi korban tanpa ada santunan yang mengalir dari pemerintah seperti yang biasa didapat oleh korban bencana lainnya,” kata Riskanadi.
Kunjungan Menhut Raja Juli Antoni ke Negeri Antara pun tidak membuatnya optimis persoalan ini bisa segera berakhir. Wacana demi wacana sudah coba ia telan sejak belasan tahun lalu, namun hingga kini semuanya termuntahkan.
“Dulu pemerintah mengupayakan penanganan jangka pendek, tapi tidak punya program jangka panjang untuk mengatasi konflik gajah. Sekarang, pemerintah sibuk merencanakan program jangka panjang, tapi lupa dengan penanganan jangka pendek. Hari ini gajah masih di sekitar rumah kami dan kami hanya bisa pasrah melihat gajah merusak kebun dan rumah kami. Mengadu ke pemerintah pun seperti tak ada gunanya lagi,” ungkapnya, Sabtu (08/02/2025).
Pernyataan bernada kecewa itu keluar begitu saja dari mulut Riskanadi. Karena tiga minggu lalu, ia baru saja melaporkan gangguan gajah liar di desanya ke CRU DAS Peusangan. Namun, tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak CRU.
“Mereka (CRU) mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan mengaku takut menghadapi gajah liar karena masih trauma dengan kejadian terbunuhnya warga akibat diinjak gajah, saat mereka melakukan pengusiran dengan melibatkan warga setempat beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Pemerintah membentuk tujuh CRU di Aceh yang dibiayai dengan anggaran pusat dan daerah untuk menanggulangi konflik manusia dan satwa liar di Aceh.
Namun terhitung sejak tahun 2025, pembiayaan tujuh CRU Aceh yang dialokasikan melalui APBA sebagian dihentikan, membuat operasionalnya terkendala. Bahkan CRU Cot Girek dan CRU Alue Kuyun terpaksa ditutup. Mungkin hal inilah yang membuat pihak CRU terpaksa mengatakan ‘tidak bisa berbuat apa-apa’ di saat ada masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah ketika terjadi konflik satwa yang membutuhkan respons segera.
“Jika pihak pemerintah saja mengatakan ‘tidak bisa berbuat apa-apa’, bagaimana kami bisa optimis konflik gajah ini segera berakhir,” tanya Reje Riskanadi.(TH05)
