Banda Aceh. RU – Illiza Sa’aduddin Djamal memaparkan transformasi tata kelola pemerintahan serta penguatan pelayanan publik berbasis digital dalam sebuah program televisi nasional beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, berbagai penghargaan tingkat nasional maupun internasional yang diterima Banda Aceh bukan target utama pemerintah kota.
Capaian tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari konsistensi kebijakan serta kerja bersama seluruh jajaran.
“Penghargaan itu bukan yang kami kejar. Yang kami pastikan adalah masyarakat mendapatkan layanan terbaik. Kalau itu berjalan baik, apresiasi akan mengikuti,” ujar Illiza, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Minggu (15/02/2026).
Menurut dia, perubahan sistem pemerintahan harus selaras dengan perkembangan teknologi.
Pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang kian dinamis.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Pemerintahan harus responsif, transparan, dan berbasis sistem,” katanya.
Illiza menjelaskan, penguatan infrastruktur digital menjadi fokus utama agar setiap kebijakan berjalan efektif dan terukur.
Pemerintah kota membangun mekanisme pemantauan yang memungkinkan evaluasi program berlangsung secara waktu nyata.
“Kami membangun sistem monitoring agar setiap program bisa dipantau secara real time. Dengan data, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat,” ucapnya.
Sejumlah langkah konkret telah dijalankan, antara lain optimalisasi Command Center, pengembangan Executive Dashboard untuk memantau kinerja perangkat daerah, peluncuran aplikasi Usaha Teman bagi pelaku UMKM, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial guna mendukung pelayanan publik.
Ia menekankan, digitalisasi bukan sekadar label kota pintar, melainkan instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi birokrasi.
“Digitalisasi itu bukan gaya-gayaan. Ini tentang bagaimana pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terukur,” tegasnya.(TA019)
