Aceh Besar. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merealisasikan berbagai program infrastruktur strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di sejumlah kecamatan dan gampong, mencakup sektor irigasi, jalan, permukiman, sanitasi, serta penyediaan air bersih.
Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Syahrial Amanullah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil perencanaan terukur dan dukungan pimpinan daerah dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan warga.
“Pembangunan infrastruktur yang kita laksanakan pada Tahun 2025 tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Fokus kita adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga Aceh Besar,” ujar Syahrial di Kota Jantho, Selasa (03/02/2026).
Pada sektor sumber daya air, Dinas PUPR merehabilitasi tiga bendung irigasi kewenangan kabupaten di tiga kecamatan, memperbaiki saluran primer dan sekunder sepanjang 830 meter, serta menormalisasi saluran pembuang irigasi sepanjang 5.240 meter sebagai upaya pengendalian banjir dan penguatan jaringan pertanian. Pemeliharaan rutin juga dilakukan pada 18 daerah irigasi.
“Irigasi menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan ketahanan pangan daerah,” kata Syahrial.
Di bidang permukiman dan sanitasi, PUPR membangun 22 unit sumur gali bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tujuh gampong, empat unit MCK umum, serta merehabilitasi drainase lingkungan sepanjang 2.450 meter di 12 gampong.
“Akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan sepanjang 9.470 meter menjangkau 46 gampong, disertai peningkatan jalan kabupaten sepanjang 7.070 meter di 14 ruas serta pemeliharaan rutin pada 10 ruas lainnya.
Dua jembatan gantung di kawasan pedesaan turut direhabilitasi guna memperkuat konektivitas wilayah.
Pada sektor perumahan, Dinas PUPR membangun 12 unit rumah layak huni dan merehabilitasi 75 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program rumah layak huni adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat kurang mampu,” ujar Syahrial.
Selain itu, pembangunan 300 unit tangki septik individual di 12 gampong serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat dan PDAM turut dilaksanakan untuk memperluas akses air minum layak.
“Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan sinergi lintas sektor agar pembangunan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” pungkasnya.(*)
