Ketika Bangunan Berdiri, Kehidupan Masih Tertahan
(Bagian ke Satu)
PADA 1 Januari 2026, jalan tanah di kawasan hunian sementara Aceh Tamiang dirapikan dalam satu malam. Debu disiram, bangunan modular dibersihkan. Presiden Prabowo Subianto datang. Negara hadir. Kamera merekam. Harapan diproduksi.
Namun beberapa pekan kemudian, hunian-hunian itu berdiri dalam senyap: tanpa air bersih yang mengalir, tanpa WC yang berfungsi di setiap unit, dan tanpa penerangan memadai saat malam tiba.
Secara fisik, ratusan unit huntara memang telah berdiri. Pemerintah pusat melaporkan progres 100 persen dari target 600 unit. Tetapi temuan lapangan menunjukkan, baru sekitar 400 unit yang selesai secara fisik, dan sebagian besar belum layak huni.
Air bersih masih disuplai secara sementara. WC belum tersedia di setiap unit. Anak-anak harus berjalan cukup jauh untuk mandi dan buang air. Pada malam hari, kawasan huntara gelap dan lengang.
“Bangunannya ada, tapi hidup kami belum benar-benar pindah,” kata seorang ibu penyintas sambil menenteng jeriken.
Masalahnya bukan sekadar keterlambatan teknis. Ini soal definisi. Dalam laporan kebijakan, _“selesai”_diartikan sebagai bangunan berdiri. Bagi warga, selesai berarti hunian bisa menopang kehidupan sehari-hari.
“Kami bersyukur. Tapi tanpa air dan WC, ini belum rumah.” [Warga penyintas banjir, Aceh Tamiang]
NEGARA BISA DATANG CEPAT TAPI KEHIDUPAN TAK BISA DIPULIHKAN
Huntara Aceh Tamiang menunjukkan satu kenyataan pahit pemulihan pascabencana; negara bisa datang cepat, tetapi kehidupan tidak bisa dipulihkan hanya dengan dinding dan atap.
HUNIAN TANPA KEJUJURAN
Negara tidak kekurangan niat baik. Yang sering absen adalah kejujuran data
HUNIAN Tamiang memberi kita satu pelajaran klasik pemulihan pascabencana; bangunan bisa berdiri cepat, laporan bisa selesai rapi, tetapi kehidupan manusia tidak bisa dipulihkan dengan indikator sempit.
Ketika hunian sementara dilaporkan “100 persen selesai”, publik seolah diajak percaya bahwa tugas negara telah rampung. Padahal di lapangan, air bersih belum mengalir, WC belum tersedia, dan warga masih menenteng jeriken untuk kebutuhan paling dasar. Di titik itu, angka bukan lagi alat ukur, melainkan selimut yang menutupi kenyataan.
Masalah ini tidak bisa disederhanakan menjadi tudingan bahwa Presiden ditipu. Yang terjadi lebih sering adalah mekanisme pelaporan yang cacat sejak awal.
Data bergerak ke atas sambil kehilangan konteks. Yang tersisa hanya progres fisik; mudah dihitung, mudah dipresentasikan, dan aman secara politik.
Dalam negara birokratis, keberhasilan sering diukur dari apa yang bisa difoto, bukan dari apa yang bisa dijalani warga setiap hari. Maka kunjungan pejabat menjadi puncak narasi, sementara kehidupan warga tetap menjadi catatan kaki.
Padahal, suara warga bukan gangguan. Ia adalah alat ukur paling jujur. Ketika warga mengatakan hunian belum layak, itu bukan bentuk ketidaksyukuran. Itu alarm kebijakan.
Jika negara ingin sungguh-sungguh hadir, maka definisi “selesai” harus diubah. Bukan selesai membangun, melainkan selesai memulihkan. Bukan selesai menyerap anggaran, melainkan selesai memastikan manusia bisa hidup bermartabat.
Aceh Tamiang mengingatkan kita; negara tidak boleh hanya hadir di hari peresmian. Negara harus tinggal lebih lama; sampai air mengalir, sampai lampu menyala, sampai warga benar-benar pulang ke kehidupan.
Jika tidak, huntara akan terus berdiri sebagai monumen niat baik yang gagal menjadi hunian.
[Syawlauddin Ksp. Redaktur Pelaksana rahasiaumum.com].
