Banda Aceh. RU – Ketimpangan ekonomi antarwilayah yang terus melebar akibat belum optimalnya penggunaan dana desa menjadi sorotan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV di LAN Aceh, Kamis (20/11/2025).
Dalam Policy Brief Kelompok 3, peningkatan anggaran desa disebut belum sejalan dengan penurunan kemiskinan maupun peningkatan kemandirian ekonomi.
Pembicara kelompok, Yafet Krismatius Buulolo, menilai persoalan utama terletak pada tata kelola serta orientasi belanja desa.
“Dana desa ini besar, tetapi dampaknya belum terasa kuat di masyarakat… Jika tata kelolanya tidak berubah, desa akan tetap miskin meskipun anggarannya meningkat setiap tahun,” ujarnya.
Ia menyebut belanja produktif masih rendah, transparansi lemah, proses penyaluran berlapis, dan kapasitas aparatur terbatas.
Kelompok 3 mengajukan empat rekomendasi: pembenahan regulasi, digitalisasi tata kelola, penguatan kapasitas aparatur, serta insentif berbasis kinerja.
“Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi masukan… sehingga benar-benar mampu mengurangi ketimpangan, menurunkan kemiskinan, dan mendorong kemandirian desa,” kata Yafet.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Friendy P. Sihotang, menilai pemetaan masalah tersebut tepat.
“Peta masalahnya sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret… Desa tidak boleh bergantung selamanya pada transfer dana pusat,” ujarnya.
Ia menekankan penguatan BUMDes, peningkatan kapasitas manajerial, dan digitalisasi layanan desa.
Penanggap kedua, Edi Fadhil dari DPMG Aceh, menyoroti minimnya alokasi untuk pemberdayaan ekonomi.
“Selama ini dana desa terlalu banyak habis untuk pembangunan fisik… Kalau desa ingin maju, keberpihakan anggaran pada sisi ekonomi harus diperkuat,” ucapnya.
Ia menilai program nasional seperti MBG, koperasi merah putih, dan pertashop semestinya dapat menjadi sumber pendapatan desa.
Kajian ini disusun oleh Kelompok 3 yang terdiri dari peserta lintas instansi dan dibimbing Arfah Salwah.
Arfah menyebut 62 peserta PKN diharapkan menjadi penggerak perubahan di instansi masing-masing.
“Tentu menjadi input atau masukan yang sangat bagus untuk pengambilan kebijakan,” ujarnya.(R015)
