Pj Gubernur Aceh Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Pj Gubernur Aceh Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Banda Aceh. RU – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual pada Senin, (04/11/2024).

Rapat yang berlangsung melalui Zoom ini diikuti Safrizal dari ruang kerjanya di Meuligoe Gubernur Aceh, didampingi oleh sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait lainnya.

Rakor ini merupakan forum rutin yang mengoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga barang dan jasa.

Forum ini melibatkan berbagai kementerian dan badan nasional, serta seluruh kepala daerah di Indonesia. Fokus utama diskusi mencakup analisis harga kebutuhan pokok, hambatan distribusi, dan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama menjelang akhir tahun dan Pilkada serentak.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya perhatian seluruh kepala daerah terhadap pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dulu, tidak banyak kepala daerah yang memahami persoalan inflasi, tapi sekarang mereka sudah dilibatkan langsung dan mengerti,” ujarnya.

Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Pilkada, demi mencegah aksi borongan sembako yang dapat mengganggu pasokan di pasar.

Kemendagri turut mendorong kebijakan inflasi berbasis kondisi lokal di setiap daerah, seperti penguatan sektor pertanian, peningkatan distribusi pangan, dan pengawasan harga di pasar tradisional.

Selain itu, Tito berharap agar pemahaman terkait inflasi juga dimiliki oleh setiap calon kepala daerah yang akan terpilih pada Pilkada 2024, agar mereka siap berperan dalam menjaga kestabilan harga di daerah masing-masing.

Sementara ini Pj Gubernur Safrizal dalam arahannya kepada kepala SKPA dan instansi terkait di Aceh, meminta agar seluruh arahan dari pemerintah pusat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Silakan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Segera direspon masukan yang diberikan,” kata Safrizal saat menutup sesi pertemuan.(*)

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...

Open House Idul Adha Istri Gubernur Aceh di Pedalaman Aceh Barat

Meulaboh. RU – Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis...