Jantho. RU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Desk Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Besar ini, bertujuan untuk memastikan capaian program dan kegiatan perangkat daerah serta keselarasan indikator dengan arah pembangunan Aceh Besar selama 5 (lima) tahun mendatang.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati,S.Pd,M.Si mengatakan Desk Renstra kali ini bertujuan untuk mematangkan dan memfinalisasi dokumen perencanaan strategis masing-masing OPD untuk lima tahun ke depan.
“Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap rencana yang disusun tidak hanya sejalan dengan visi kepemimpinan saat ini, tetapi juga realistis, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” tuturnya di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (12/08/2025).
Sebagaimana disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris dalam pertemuan sebelumnya, penyusunan Renstra ini memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh Besar, dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat serta dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kita tidak ingin hanya membuat program tanpa dampak. Pembangunan harus fokus dan konsisten, untuk itu Rapat Desk Renstra memberikan ruang bagi setiap OPD untuk memaparkan secara rinci rancangan program dan kegiatan strategisnya, serta memastikan kesesuaiannya dengan target pembangunan daerah (RPJMD) dan prioritas nasional,” trerang Rahmawati.
Sebelumnya pada rapat Desk Indikator Kinerja bulan Juni lalu, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dikemukakan beberapa indikator utama yang menjadi sorotan antara lain persentase penurunan angka kemiskinan, optimalisasi indeks pembangunan manusia (IPM), pengurangan tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan cakupan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan ibu-anak.
Selain itu, indikator terkait tata kelola pemerintahan berbasis digital dan inovasi daerah juga mendapat perhatian khusus dalam RPJMD kali ini, dan pada kesempatan ini Kepala Bappeda juga menginginkan agar indikator yang disusun bukan sekedar administratif, tetapi benar-benar menggambarkan perubahan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
