Blangpidie. RU – Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (KoBar-GB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rusli, meminta kepada Dinas Pendidikan Aceh agar membenahi pola penyaluran Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) dan honor guru.
Rusli menilai, salah satu persoalan krusial yang disorotinya adalah terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia berharap tidak ada lagi keterlambatan pembayaran hak guru, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer.
“Jangan ada lagi pembayaran TPK atau honor guru honorer yang tidak tepat waktu. Keterlambatan penyaluran jerih payah ini sering kali membuat kalangan pendidik mengeluh. Ini harus menjadi evaluasi serius,” kata Rusli dikutip Minggu (01/03/2026).
Ia menegaskan, efektivitas proses belajar-mengajar sangat bergantung pada kesejahteraan guru. Karena itu, Dinas Pendidikan Aceh diminta benar-benar memperjuangkan hak tenaga kependidikan sesuai arahan gubernur.
Rusli berharap ada perubahan signifikan dalam pola pembinaan guru dan pengawasan sekolah.
Ia menilai momentum pelantikan Kadisdik baru harus dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu pendidikan Aceh secara menyeluruh.
“Momen ini harus menjadi titik awal perbaikan agar pendidikan Aceh berjalan sesuai prosedur dan pengawasan yang kuat. Kami di Abdya siap mendukung langkah-langkah transformatif tersebut,” pungkasnya.(TH05)
