Kutacane. RU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutacane mengecam dugaan intimidasi yang dialami aktivis mahasiswa Aceh Tenggara, Amas Muda.
Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh orang tak dikenal dan terjadi setelah yang bersangkutan menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Kutacane, Muhammad Raja, mengatakan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
“Segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik patut disesalkan. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi,” kata Muhammad Raja kepada rahasiaumum.com, Sabtu (03/01/2026).
Menurut dia, kritik yang disampaikan Amas Muda tidak ditujukan kepada individu secara personal, melainkan kepada kebijakan dan jabatan publik yang melekat pada kepala daerah.
“Yang dikritik adalah kebijakan dan jabatan publik, bukan pribadi. Hal itu sah dalam negara demokrasi,” ujarnya.
Muhammad Raja menambahkan, HMI Cabang Kutacane berharap aparat penegak hukum dapat bersikap lebih responsif dalam menyikapi peristiwa dugaan intimidasi tersebut.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat merespons secara serius dan menindak oknum yang mencoba melakukan intimidasi terhadap aktivis yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Amas Muda membenarkan adanya dugaan upaya intervensi setelah dirinya menyampaikan pernyataan melalui rilis di media online. Menurut dia, intervensi tersebut bahkan mengarah kepada orang tuanya.
“Setelah statemen saya dimuat di media online, ada upaya intervensi yang mengarah ke orang tua saya. Jujur, saya sangat miris melihat jalannya sistem demokrasi seperti ini,” kata Amas Muda, saat dikonfirmasi rahasiaumum.com.
Ia menegaskan, niatnya menyampaikan kritik semata-mata untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Menurut Amas, kritik yang ia sampaikan tidak secara khusus ditujukan kepada bupati secara personal, melainkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang dinilainya tidak bekerja secara optimal.
“Rilisan itu tidak semata-mata ditujukan kepada bupati, tetapi kepada OPD teknis yang saya nilai tidak kompeten dalam bekerja. Harapannya, melalui kritik tersebut OPD terkait dapat dievaluasi,” ujarnya.
Amas Muda menjelaskan, tuntutan evaluasi tersebut juga telah disampaikan dalam bentuk petisi saat audiensi di Kantor Bupati Aceh Tenggara bersama Asisten I dan Asisten III serta OPD terkait.
Meski sempat mengalami tekanan, Amas Muda memastikan kondisi saat ini telah kembali kondusif.
“Saat ini situasi sudah aman dan tidak ada lagi bentuk intervensi maupun hal lainnya,” katanya.(AFW016)
