Banda Aceh. RU – Seharusnya pelayanan itu di nomor satukan, apalagi Rumah Sakit Umum, tempatnya pasien meminta pertolongan perobatan.
Sungguh panorama di Kamis pagi itu tanggal 18 September 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) membuat jantung berdegup kencang.
Seratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) melakukan demo untuk yang kesekian kalinya [Sebelumnya sudah pernah dilakukan di DPRA], mereka menuntut kelayakan Jasa Medis (JASMED).
Meminta manajemen RSUDZA membayar honorarium tenaga PPPK, tiga bulan belum dibayar. Juga terkait tunjangan TPKD.
“Mertua saya di Meulaboh meninggal hari ini, saya tidak bisa pulang, orang rumah saya yang pulang, Demi Allah pak, saya tidak punya uang,” begitu sepenggal ucapan meluncur dari mimik seorang pendemo.
Dia mengatakan, sejak luluh PPPK tiga bulan lalu, sampai kini dia belum menerima uang keringatnya bekerja.
Pemandangan ini miris, sekaligus menyisakan pertanyaan dalam nalar. “Pasti ada yang salah dengan manajemen RSUDZA,”.
Melihat suasana demo damai, berbagai slogan bertulis yang menyudutkan RSUDZA pun bertebaran pada karton ukuran 35×75 centimeter tersebut.
“RSUDZA bukan milik segelintir penguasa, tapi ada kami yang membuat sistem terus bergerak,” begitu tulis slogan di atas kertas karton berwarna putih.
“Kami menuntut Transfaransi pembayaran pelayanan,” tulis slogan lain lagi. Pelaksana Harian (PLH) Direktur RSUDZA Arifatul Khorida menanggapi santai, namun memperlihatkan sikap serius.
Sebab yang dihadapi juga bukan dari kalangan pendemo luar, tetapi orang dalam sendiri [Nakes] yang belum diberesi tanggung jawabnya dari manajemen RSUDZA.
Gegara demo, praktis pelayanan RSUDZA kepada pasien bergeming. Tanpa ada pelayanan sedikitpun, kecuali di Poli. Pun begitu, mereka juga tidak bisa menerima pasien dengan serta Merta, sebab ada nomenklaturnya yang harus dipenuhi pasien.
Ambil nomor antrean dan menunggu di panggil pada loket pendaftaran pasien yang melakukan perobatan jalan. Di pos ini yang terhenti aktifitasnya sama sekali nol.Demo memang tidak berlaku lama, hanya kisaran 3 jam saja, tapi cukup membuat pelayanan RSUDZA menjadi porak poranda.
Gunjingan dan cacian pedas pun meluncur dari mulut keluarga pasien. Kata-kata kasar dan tak senonoh terucap. Konsekuensi lembaga berbasis pelayanan.
Saat memasuki ruangan loket antrean pendaftaran, suara orang mencaci maki pelayanan RSUDZA bergemuruh. Seisi ruangan saling berbicara menyalahkan Nakes.
Ketika melihat suasana, kita tidak bisa menyalahkan Keluarga Pasien atau pun Nakes. Sebab Nakes bekerja juga untuk kepentingan pasien, tetapi honor terlantar.
Pasien atau keluarga pasien juga tidak bisa disalahkan, sebab mereka datang jauh-jauh, dari berbagai sudut kabupaten kota di Aceh yang di rujuk ke RSUDZA untuk meneruskan perobatannya.
Bahtiar 50 tahun, suami dari seorang pasien penderita tumor, “Saya baru saja sampai pagi tadi, sebab isteri saya hari ini kontrol, sementara isteri saya menangis karena menahan rasa sakit. Tapi sesampai di sini, kondisinya begini. Siapa yang tidak spaning pak, memang bobrok kali pelayanannya,” katanya tegas.
Ucapnya, kalau mau berdemo di silahkan. Tapi di loket harus ada 2 atau 3 orang yang melayani pasien.
“Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun di luar sana lagi demo, tapi perobatan berjalan,” sebutnya.
Demo baru selesai pada pukul 11.30 WIB, semua pos loket buka kembali. Tetapi pasien sudah banyak yang pulang.
Mereka kawatir demo akan berlanjut sampai sore. “Saya besok sajalah kembali pak, sudah lelah pikiran dan emosi hari ini. Semoga besok tidak ada lagi demo ya pak,” harap Sunardi warga Takengon.
Sementara seorang Nakes dari pendemo mengatakan, jika apa yang sudah disepakati tidak dipenuhi dan dilaksanakan, katanya; pihaknya akan melakukan demo dengan Mogok kerja.
Ini ancaman yang serius bagi manajemen RSUDZA dan harus segera merealisasikan apa yang telah disepakati dan dijanjikan.
Menanggapi para pendemo, PLH Direktur RSUDZA. dr Arifatul Khorida mengatakan pihaknya akan dan selalu evaluasi untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.
Malah dirinya memohon agar dapat menciptakan suasana yang positif. “Mohon dibantu ciptakan suasana yang positif ya Pak,” pinta Arifatul.
Terkait Nakes PPPK yang belum dibayarkan adalah tunjangan fungsional dan sudah dianggarkan di anggaran perubahan. “Saat ini kami sedang menunggu pengesahan APBA-P,” pungkasnya. [S04].
