Jakarta. RU – Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh) menyatukan langkah untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan fokus utama pada penguatan kewenangan dan fiskal Aceh.
Kesepakatan itu mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jakarta, Senin (15/06/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut digelar sebagai upaya menyamakan pandangan dalam mengawal revisi UUPA.
“Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh,” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.
Secara garis besar, Mualem meminta agar pembahasan revisi UUPA difokuskan pada aspek kewenangan dan fiskal Aceh.
Untuk itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun memandu jalannya diskusi.
Dari Forbes Aceh hadir Ketua Forbes TA Khalid bersama anggota Forbes Aceh, yakni Nasir Djamil, Ghufran Zainal Abidin, Muslim Aiyub, dan Teuku Ibrahim.
Sementara dari DPR Aceh hadir Ketua DPR Aceh Zulfadhli beserta para wakil ketua dan pimpinan fraksi.
Membuka pertemuan, Nasir menyampaikan apresiasi Gubernur Aceh kepada Forbes Aceh, DPR Aceh, tim pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat yang terus mengawal revisi UUPA.
“Semuanya tak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA. Begitu juga para tim dari Pemerintah Aceh dan para akademisi serta tokoh masyarakat Aceh yang terlibat dalam pengawalan revisi UUPA ini,” kata Nasir.
Ketua DPR Aceh Zulfadhli juga menyampaikan penghargaan kepada anggota Forbes Aceh yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional.
“Kita menggodok revisi UUPA di Aceh, dan merekalah yang sangat berperan di DPR-RI dan sangat memperhatikan Aceh. Luar biasa peran Forbes Aceh, mereka sangat peduli pada Aceh,” kata Zulfadhli.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forbes Aceh TA Khalid menegaskan pentingnya menjaga kesamaan visi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan revisi UUPA.
“Paling penting di sini adalah kita berada dalam satu bahasa dan satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Aceh. Mari kita bekerja maksimal untuk Aceh. Kita jaga cara berkomunikasi yang baik dengan semua pihak,” katanya.
Di akhir pertemuan, seluruh peserta sepakat untuk terus mengawal revisi UUPA dengan fokus pada penguatan kewenangan dan fiskal Aceh.
“Kita bekerja dan berusaha sesuai dengan jalur politik kita masing-masing yang berada di berbagai partai politik,” kata Khalid.(*)
