Kualasimpang. RU – Sejumlah pimpinan perbankan di Kabupaten Aceh Tamiang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRK, Rabu (08/04/2026).
Pertemuan di ruang Wakil Ketua DPRK itu membahas percepatan pencairan bantuan stimulan korban banjir serta evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Undangan mencakup pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rantau, Karang Baru, Manyak Payed, Opak, serta Bank Aceh Cabang Kualasimpang.
Dalam rapat, pimpinan BSI KCP Manyak Payed, Azhari, memaparkan perkembangan penyaluran bantuan di dua kecamatan, yakni Banda Mulia dan Manyak Payed.
Data BPBD Aceh Tamiang mencatat 1.638 penerima manfaat, terdiri dari 750 warga di Banda Mulia dan 888 warga di Manyak Payed.
Azhari menyatakan koordinasi terus dilakukan dengan BPBD dan perangkat desa agar bantuan tepat sasaran.
“Sesuai SOP, dana di rekening penerima awalnya diblokir otomatis demi keamanan dan verifikasi. Namun, mengingat ini adalah dana bantuan musibah, kami mengambil kebijakan khusus untuk mempercepat proses buka blokir segera setelah verifikasi administrasi dari BPBD dinyatakan lengkap,” ujar Azhari.
Ia menjelaskan, transaksi dilakukan melalui dua tahap, yakni pembukaan blokir dan pengkreditan saldo ke rekening penerima dengan komposisi penggunaan 80 persen dan 20 persen sesuai ketentuan.
Verifikasi lapangan turut melibatkan pendamping desa guna memastikan kehadiran penerima.
Meski demikian, masih terdapat kendala administratif pada sebagian kecil penerima.
Di Manyak Payed tersisa 12 orang, sedangkan di Banda Mulia empat orang belum mencairkan dana.
Kondisi ini dipengaruhi faktor keberadaan penerima di luar daerah atau status meninggal dunia.
“Beberapa yang belum terselesaikan disebabkan karena penerima sedang tidak berada di tempat (di luar daerah) atau yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami sedang menunggu konfirmasi ahli waris atau keberadaan mereka untuk penyelesaian akhir,” kata Azhari.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang, Maulizar Zikri, dan dihadiri Wakil Ketua DPRK Syaiful Bahri bersama anggota dewan lainnya.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRK Muazzin menekankan pentingnya peran aktif perbankan dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil.
Ia meminta lembaga keuangan tidak bersifat pasif, melainkan proaktif menjangkau pelaku usaha.
“Pihak perbankan harus proaktif menjangkau para pedagang kecil. Bantuan modal melalui KUR sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka,” ujar Muazzin.
Ia juga mendorong sosialisasi masif terkait prosedur pengajuan kredit, mengingat keterbatasan pemahaman administrasi kerap menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil.
Menutup rapat, DPRK Aceh Tamiang meminta perbankan dan instansi terkait tidak kaku dalam birokrasi, mengingat kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana.
Dewan mengingatkan seluruh pihak tetap berpedoman pada data pemerintah daerah serta menghindari langkah di luar ketentuan hukum.(S011)
