Singkil. RU – Warga dari Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah dan Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil kembali menggelar aksi ke Kantor Bupati Aceh Singkil pada Senin, 9 Maret 2026 untuk memprotes hasil verifikasi data penerima bantuan rehab rumah tahap pertama yang dipublikasikan oleh BPBD Aceh Singkil.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan kekecewaannya terhadap proses penyaluran bantuan yang dinilai tidak merata.
“Dalam penyaluran bantuan bencana jangan ada batas. Kami semua terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan. Jangan separuh-separuh. Masak tetangga saya keluar namanya, sementara saya tidak. Ini sangat kami sesalkan,” ujar seorang warga Ujung Bawang dalam aksi tersebut..
Warga lainnya dari Desa Cingkam juga mengatakan aksi ini mereka lakukan karena banyaknya data penerima bantuan yang berkurang setelah proses verifikasi, sehingga membuat kecewa para korban bencana.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon menyatakan pemerintah daerah akan mengecek ulang data penerima bantuan rehab rumah dampak banjir.
“Pendataan ini akan kita cek ulang. Pemerintah saat ini juga sedang berupaya mencari solusi terbaik terkait teknis penyaluran bantuan,” kata Oyon di depan warga yang melakukan protes.
Oyon mengakui data penerima bantuan yang sebelumnya diajukan ke BNPB mengalami pengurangan cukup signifikan setelah proses verifikasi di tingkat pusat.
Ia mencontohkan di Desa Ujung Bawang, dari data awal sebanyak 177 penerima bantuan rehab awal, tersisa hanya 61 kepala keluarga setelah hasil verifikasi keluar.
Hal serupa juga terjadi di sejumlah desa lainnya.
“Dalam hal ini kami mengambil sikap, hasil verifikasi penerima bantuan rehab rumah ini untuk sementara kita anulir atau batalkan dulu,” tegasnya.
Pemerintah daerah, akan kembali mendatangkan tim verifikasi dari pusat untuk mendata ulang seluruh penerima bantuan rumah terdampak banjir di Aceh Singkil.
“Pendataan ulang ini tidak hanya untuk dua desa saja, tetapi seluruh penerima bantuan rehab rumah se-Kabupaten Aceh Singkil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah daerah mengajukan sebanyak 3.431 KK kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan.
Namun setelah verifikasi BNPB, jumlah tersebut menyusut menjadi 565 kepala keluarga.
“Artinya data yang sudah keluar sebanyak 565 KK itu kami pastikan akan dianulir atau dibatalkan dulu sambil menunggu petunjuk teknis yang paling tepat,” jelas Oyon.
Oyon juga menyebut pihaknya kemarin di pendopo telah mengundang pimpinan BPBD, para camat, serta sejumlah kepala desa untuk membahas langkah terbaik agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi di tengah masyarakat.
Ia berharap proses pendataan ulang nantinya bisa melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat secara langsung.
“Harapan kami, proses pendataan ulang ini bisa selesai sebelum Lebaran. Nanti kita libatkan camat, perangkat desa, bahkan warga secara langsung supaya semuanya transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.(TH05)
