Bireuen. RU – Anggota DPRA asal Bireuen, Rusyidi Mukhtar atau yang kerap disapa Ceulangiek, melontarkan kritik tajam terhadap amburadulnya pendataan korban banjir di Kabupaten Bireuen.
Ia mendesak pemerintah pusat segera turun tangan untuk memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut Ceulangiek, simpang siurnya data penerima bantuan menunjukkan lemahnya koordinasi di tingkat kecamatan serta tidak adanya pedoman teknis yang jelas terkait kategori kerusakan rumah.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar terdampak.
“Semua jenis bantuan pemerintah pusat untuk korban bencana jangan dipolitisasi. Bantuan itu bersumber dari APBN, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Jangan sampai rakyat yang sudah menjadi korban banjir kembali dirugikan akibat pendataan yang amburadul,” ujar Ceulangiek, Senin 23 Februari 2026.
Ia menyoroti perbedaan klasifikasi rumah rusak ringan, sedang, dan berat yang dinilai tidak disosialisasikan secara jelas kepada para keuchik.
Akibatnya, terjadi perbedaan persepsi di lapangan yang memicu polemik antardesa.
Ceulangiek juga mengkritik sikap aparat kecamatan yang dinilai tidak responsif saat dipertanyakan terkait ketidaksesuaian data.
Ia menegaskan, pendataan awal berada di tingkat kecamatan sehingga camat tidak bisa lepas tanggung jawab.
“Jangan buang badan ketika data dipersoalkan. Jika ada kekeliruan, segera evaluasi bersama BPBD dan pihak terkait. Jangan tunggu gejolak sosial membesar baru bertindak,” ujarnya.
Ia juga mendengar keluhan sejumlah keuchik di Bireuen, memprotes penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) dan bantuan daging meugang bagi korban banjir yang dinilai tidak tepat sasaran.
Mereka menilai pendataan belum akurat sehingga memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Beberapa desa bahkan mempertanyakan ketiadaan bantuan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto, padahal wilayah mereka termasuk terdampak cukup parah.
Kondisi ini dinilai memperkuat dugaan ketidakterbukaan dalam penetapan penerima bantuan.
Menanggapi polemik tersebut, Ceulangiek meminta pihak kecamatan agar mengirim data yang akurat ke tingkat kabupaten, dan harus dipastikan telah sesuai dengan usulan masing-masing desa.
Sehingga nantinya, data yang sampai ke Pemerintah Pusat sesuai dengan kondisi riil korban bencana di lapangan.
“Korban bencana harus diprioritaskan, mereka sudah melewati fase yang sangat mengerikan. Harta benda mereka hilang, dan rumah rusak. Mereka harus diperhatikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD memastikan bahwa, data korban sedang dalam proses penyepadanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghindari data ganda.
Meski demikian, Ceulangiek menegaskan pemerintah daerah harus membuka data penerima bantuan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
“Publikasikan data secara terbuka dan jelaskan kriterianya. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya. Jika tata kelola bantuan tidak dibenahi, ini bukan hanya soal teknis pendataan, tetapi menyangkut kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” pungkasnya.(TH05)
