- Nilainya RP 214 M
Jakarta. RU – Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Ghufran, mengajukan dua paket besar usulan program strategis kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Usulan tersebut ditujukan kepada dua kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Usulan ke Kementerian Perhubungan
Pada 18 November 2025, Ghufran mengirimkan surat bernomor 44/GF/DPR-RI/XI/2025 yang berisi tiga program prioritas sektor transportasi.
Ia menyebutkan, seluruh usulan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima melalui kunjungan kerja dan penyampaian langsung ke ruang fraksi.
Tiga program strategis yang diajukan antara lain:
- Pembangunan UPPKB Kota Subulussalam dengan usulan anggaran Rp4 miliar.
- Penyusunan DED Pengembangan Terminal Tipe A Batoh, Kota Banda Aceh.
- Studi Kelayakan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Barat–Selatan, yang dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas wilayah barat–selatan Aceh.
Ghufran menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan peningkatan layanan transportasi dan penguatan infrastruktur mobilitas di Aceh.
“Demikian surat rekomendasi ini saya sampaikan. Agar kiranya dapat segera ditindaklanjuti,” tulisnya dalam penutup surat tersebut, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Kamis (20/11/2025).
Usulan ke Kementerian PUPR
Sehari sebelumnya, pada 17 November 2025, Ghufran juga mengajukan usulan program pembangunan infrastruktur melalui surat bernomor 36/GF/DPR-RI/XI/2025 kepada Kementerian PUPR.
Usulan tersebut mencakup empat program besar untuk Kota Subulussalam, dengan total nilai mencapai Rp210,92 miliar.
Rinciannya sebagai berikut:
- Pembangunan SPAM IKK Simpang Kiri berkapasitas 80 liter/detik senilai Rp63 miliar.
- Pembangunan Jalan Ginasing–Kuta Beringin–Lae Pemualen senilai Rp32,92 miliar.
- Pembangunan Jalan Oboh (Rundeng) – Sepang (Longkib) dengan nilai Rp80 miliar.
- Pembangunan Jembatan Muara Lae Kombih pada ruas Jalan Siperkas–Rundeng senilai Rp35 miliar.
Menurut Ghufran, program-program tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang disampaikan masyarakat Subulussalam saat dirinya turun langsung ke daerah pemilihan.
Ia menegaskan bahwa percepatan infrastruktur dasar—mulai dari air bersih hingga konektivitas antarwilayah—akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Demikian surat rekomendasi ini saya sampaikan. Agar kiranya dapat segera ditindaklanjuti,” tulisnya dalam surat tersebut, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Kamis (20/11/2025).
Melalui dua paket usulan ini, Ghufran mendorong pemerintah pusat agar lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah Aceh, khususnya Kota Subulussalam dan kawasan barat–selatan.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi dasar dalam penyusunan program strategis kementerian.
Dengan total usulan anggaran yang mencapai Rp214 miliar dari dua sektor berbeda, Ghufran berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.(MB017)
