Kualasimpang. RU – Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda RI. Mayor Jenderal TNI Dody Triwinarto tegaskan bahwa, selama pemerintahan Presiden Prabowo, menargetkan lima juta hektar lahan perkebunan Ilegal harus ditertibkan.
Saat ini, target sudah ditertibkan mencapai tiga juta hektar di seluruh Indonesia, sudah termasuk provinsi Aceh dan Sumatera Utara.Demikian penegasan Dansatgas PKH Garuda RI seperti dilansir wartawan. Senin, (8/9/2025) dari Kualasimpang, Aceh.
Dikatakan bahwa; Taman Nasional yang ada di Indonesia kurang lebih mencapai 830 ribu hektar. Terletak di dua provinsi Sumatera Utara dan Aceh.Namun terbesar [Dua pertiganya] ada di Aceh, di antaranya TNGL Sikundur Blok Tenggulun Aceh Tamiang. Permasalahan perambahan dan alihfungsi Kawasan Konservasi TNGL tersebut sudah berjalan enam sampai tujuh tahun lalu.
Menurut Jenderal Bintang Dua ini, saat ini, ada 506 titik lokasi di seluruh Indonesia lahan TNGL, baik skala kecil dan besar, harus dikembalikan kepada ekosistemnya.
“Ini adalah kesempatan yang sangat baik dalam pelaksanaan tugas penertiban kawasan hutan dimaksud, karena dalam kegiatannya selalu mengutamakan kacamata hukum azas ‘Ultimum Remedium’ [Pidana digunakan untuk tindakan terakhir],” jelas Jenderal Dody.
Sebutnya; penyelesaian masalah itu adalah pilihan terakhir, tahapannya dicoba kembalikan lahannya agar terhindar dari pidana dan tentunya dalam proses verifikasi, tapi kalau penggarap tidak mau mengembalikan lahan yang dirambah tentu pihaknya akan menggunakan pilihan terakhir yaitu pidana.
Bebernya bahwa; Negara hadir untuk menyelesaikan masalah, semuanya sudah lengkap, negara kita negara hukum tentunya kegiatan-kegiatan seperti dimaksud berdampak tidak baik, mungkin bukan liar, tetapi karena selama ini tidak tuntas menyelesaikannya.
Harapannya tahun ini bisa dituntaskan dengan segala kemampuan dan batas kemampuan yang ada, di kecamatan Tenggulun kurang lebih ada sekitar 300 hektar akan dilanjutkan eksekusinya baru beranjak ke kecamatan Bendahara, terkait perambahan hutan mangrove.
“Harapan saya sebagai Dansatgas seluruh komponen harus kooperatif dan bijaksana saling mengajak dan saling mengingatkan bahwa ini kesempatan untuk mengembalikan lahan yang dipakai masuk ke dalam taman Nasional Gunung Leuser,” jelas Dody.
Kembali ditegaskan bahwa tidak ada ruang bagi oknum-oknum dan siapa pun yang punya kepentingan pribadi maupun kelompok untuk memanfaatkan situasi mengambil keuntungan pada lahan-lahan yang tidak mestinya untuk digunakan.
Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan eksekusi dilakukan di wilayah Kawasan TNGL di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. “Eksekusi pertama dilakukan di kawasan TN7 TNGL wilayah Tenggulun yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 18 hektare,” ujarnya.
Dia memastikan tahapan eksekusi sudah diawali dengan pendekatan persuasif. Langkah hukum yang ditempuh disebutnya merupakan pilihan terakhir. “Kami mengedepankan Azas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum.”.
Dody menambahkan kehadiran Satgas PKH di Aceh Tamiang untuk memastikan bahwa negara hadir dalam penegakan hukum yang bertujuan mengembalikan fungsi hutan dan menjaga kelestariannya di Indonesia.
Dalam penertiban ini Dody didampingi sejumlah pihak, di antaranya Komandan Satgas PKH Wilayah Aceh, Sumut dan Sultra, Kolonel Inf Amrul Huda. Disebutnya untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ada dua titik lokasi penertiban.
Lokasi pertama terletak di Kecamatan Tenggulun seluas 300 hektare dan berikutnya Kecamatan Bendahara seluas 900 hektare.
“Saya sangat senang dan bangga bahwa kegiatan seperti ini memang sudah menjadi target kita laksanakan secara konsisten dan di setiap titik masih banyak PR kita yang lain,” beber Mayjen Dody.
Pesannya, masyarakat jangan khawatir, jangan takut karena selesainya permasalahan ini tentunya untuk bersama, ‘Hari ini kita buat, pasti dampaknya positif ke depan, jangan takut dengan pandangan Hukum karena solusinya masih ada dialog, masih ada komunikasi dan pendekatan secara persuasif,” pungkasnya. [S04].
