Langsa. RU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa menyoroti dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN IV Regional VI tahun 2025.
Sorotan ini menguat setelah perusahaan dinilai mengingkari janji untuk membuka data kepada publik.
Ketua Umum HMI Cabang Langsa, Abdi Maulana, menilai sikap perusahaan yang belum juga mempublikasikan data CSR menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transparansi, sekaligus memicu kecurigaan publik.
“Mereka sudah berjanji akan membuka data CSR ke media, tapi hingga kini tidak ada realisasi,” kata Abdi dikutip Selasa (07/04/2026).
Sebelumnya, pihak Humas PTPN IV Regional VI menyebutkan informasi CSR 2025 akan diumumkan pada pekan kedua atau ketiga Ramadan 1447 Hijriah.
Namun hingga batas waktu tersebut terlewati, publik belum juga mendapatkan kejelasan.
Abdi menegaskan, tertutupnya informasi membuka ruang spekulasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program CSR.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Ketika data ditutup-tutupi, publik berhak curiga. Apalagi ini menyangkut dana yang seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
HMI Langsa pun mendesak manajemen PTPN IV Regional VI segera membuka seluruh data terkait perencanaan, realisasi, hingga penerima manfaat program CSR 2025.
Terkait permintaan ini, Humas PTPN IV Regional VI, Muhammad Febriansyah, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi internal sebelum memberikan keterangan resmi terkait data yang diminta.
Ia juga menyebutkan sejumlah program masih dalam tahap penyelesaian, termasuk di Aceh Utara.
Febri mengatakan, meski CSR bersifat umum, tidak semua data dapat dibuka karena termasuk kategori internal perusahaan.
“Kami selektif dalam memberikan data, disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks permintaan media,” ujarnya.(TH05)
