Kunjungan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ke Kabupaten Aceh Tamiang kembali menegaskan satu hal; [proses pemulihan pascabencana masih berjalan].
Namun, di balik progres pembangunan dan distribusi bantuan, pemerintah daerah menyoroti satu pekerjaan rumah yang belum tuntas [pencairan bantuan stimulan bagi warga penyintas].
Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, secara langsung menyampaikan hal itu dalam agenda peninjauan di Kecamatan Sekerak.
Kecamatan Sekerak menjadi salah satu titik kunjungan Mendagri dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Program ini merupakan bagian dari upaya relokasi dan pemulihan bagi warga terdampak bencana ekologis dan hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025.
Berdasarkan data pemerintah daerah, bencana tersebut berdampak pada sekitar 210 kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kerusakan meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta komunikasi.
Aktivitas pemerintahan sempat terganggu akibat lumpuhnya sejumlah fasilitas perkantoran.
Dalam kunjungan itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) dan peralatan dapur kepada masyarakat terdampak.
Bantuan diberikan kepada 185 kepala keluarga di Kampung Lubuk Sidup dan 276 kepala keluarga di Kampung Suka Makmur.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat pemulihan.
Selain melibatkan TNI dan Polri, sebanyak 2.758 Praja IPDN juga diterjunkan untuk membantu pembersihan fasilitas umum dan perkantoran.
Ia menyebutkan bahwa progres pemulihan infrastruktur saat ini telah mencapai sekitar 60 persen.
Namun, di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menilai masih terdapat kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi.
Salah satunya adalah pencairan bantuan stimulan bagi warga penyintas.
Bupati Armia Fahmi menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat penting untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat, khususnya bagi warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan.
Menurutnya, percepatan pencairan bantuan menjadi krusial agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan rumah dan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat masih adanya warga yang bertahan di tenda darurat, terutama di Kampung Lubuk Sidup.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses relokasi ke hunian sementara belum sepenuhnya rampung.
Pemerintah daerah berharap pembangunan Huntara dapat segera diselesaikan agar warga tidak berlama-lama tinggal di fasilitas darurat.
Dalam konteks yang lebih luas, bencana yang melanda Aceh Tamiang juga berdampak pada wilayah lain di Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues, misalnya, mengalami longsor yang sempat memutus jalur distribusi logistik menuju wilayah tersebut dan Takengon.
Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya membutuhkan percepatan di satu wilayah, tetapi juga koordinasi lintas daerah dan sektor.
“Harapan saya kepada Pak Mendagri, agar bantuan stimulan bagi warga penyintas segera dicairkan. Sejatinya, pemerintah Aceh Tamiang tidak dianggap hanya memberikan janji atau lip service kepada warga.” [Armia Fahmi]
Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Aceh Tamiang menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Pemerintah pusat menekankan progres pembangunan dan distribusi bantuan yang terus berjalan.
Sementara itu, pemerintah daerah menyoroti pentingnya percepatan realisasi bantuan stimulan sebagai bagian dari pemulihan di tingkat masyarakat.
Sinkronisasi kedua hal tersebut menjadi kunci agar proses pemulihan tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga terdampak.(S04)
