Blangpidie. RU – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli, menegaskan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka forum di Aula Dikila, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Aceh Barat Daya, Selasa (31/03/2026).
Menurut dia, forum tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan perencanaan teknokratis pemerintah.
“Di sinilah usulan-usulan masyarakat yang telah disaring dari Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan dipertemukan dengan rancangan rencana kerja (Renja) teknokratis dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK),” kata Zaman Akli.
Ia menyebut tema pembangunan 2027 telah ditetapkan, mencakup peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.
“Tema ini menuntut kita untuk bekerja lebih tajam dan fokus. Oleh karena itu, saya instruksikan tiga hal penting untuk dipedomani dalam forum pembahasan ini,” ujarnya.
Pertama, pembangunan infrastruktur harus mampu mendorong aktivitas ekonomi.
Anggaran diminta diarahkan pada fasilitas yang memperlancar distribusi dan produksi, seperti jalan usaha tani, irigasi, serta sarana penunjang sektor unggulan.
“Pastikan anggaran difokuskan pada infrastruktur yang secara langsung memperlancar urat nadi perekonomian masyarakat, seperti akses jalan pertanian, saluran irigasi, serta fasilitas yang mendukung distribusi sektor unggulan,” jelasnya.
Kedua, transformasi teknologi perlu diterapkan dalam sektor unggulan.
Program pemberdayaan diharapkan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berbasis inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
“Usulan program dari SKPK, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, harus mengandung intervensi teknologi. Bantuan yang diberikan harus meningkatkan produktivitas secara terukur dan mendorong efisiensi, bukan sekadar bantuan habis pakai,” tegasnya.
Ketiga, pemerintah daerah diminta memastikan pemerataan ekonomi berjalan adil dengan menyasar kelompok dan wilayah tertinggal berdasarkan data.
“Keadilan berarti kita memprioritaskan wilayah atau kelompok masyarakat yang secara data masih tertinggal. Setiap program harus memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terukur, serta terinput dengan benar dalam sistem SIPD-RI,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan seluruh tim teknis SKPK untuk menggunakan data valid dalam pembahasan serta menjadikan tema pembangunan sebagai acuan evaluasi usulan.
“Coret usulan yang tidak relevan dengan tema, dan pertahankan usulan yang benar-benar menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Abdya,” pungkasnya.(T018)
