Distribusi dana stimulan bagi warga penyintas bencana ekologis dan geometeorologi di Aceh Tamiang kembali mengingatkan satu hal mendasar [dalam setiap bantuan pemerintah, data adalah segalanya].
Tanpa data yang akurat, bantuan berpotensi melenceng. Tanpa verifikasi yang ketat, keadilan sosial bisa tergadaikan.
Skema yang dijalankan pemerintah sebenarnya telah disusun berlapis dan sistematis. Dimulai dari pendataan tingkat kampung/desa berbasis By Name By Address (BNBA), dilanjutkan penyepadanan di kecamatan, hingga masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk proses verifikasi dan validasi (verval). Setelah itu, enumerator diterjunkan ke lapangan memastikan kondisi riil warga penyintas.
Di atas kertas, mekanisme ini tampak ideal. Namun dalam praktik, justru di sinilah titik rawan itu muncul.
Masalah pertama selalu berawal dari hulu: akurasi data desa.
Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata. Nama yang tidak sinkron dengan NIK, data ganda, hingga kategori kerusakan yang “diperdebatkan” antara warga dan petugas.
Di sisi lain, enumerator di lapangan kerap berada dalam posisi dilematis. Mereka tidak hanya berhadapan dengan fakta teknis, tetapi juga tekanan sosial. Dalam situasi pascabencana, garis antara objektivitas dan empati menjadi sangat tipis.
“Di lapangan kami sering berada di posisi sulit. Data awal kadang tidak sesuai, sementara warga berharap semuanya masuk sebagai penerima.” [Reky. Enumerator Lapangan].
Persoalan berikutnya adalah persepsi keadilan. Bagi warga, bantuan bukan sekadar angka, melainkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Ketika ada yang merasa terlewat atau tidak masuk daftar, potensi konflik sosial pun terbuka.
“Kami hanya ingin keadilan. Kalau memang layak, masukkan. Kalau tidak, jangan karena kedekatan.” [Agussusanto. Warga Penyintas]
Dalam konteks ini, uji publik dan masa sanggah menjadi sangat penting. Namun, waktu yang terlalu singkat [seringkali hanya dua hari] kerap tidak cukup untuk menjaring seluruh keberatan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa tidak seluruh kendali berada di tangan daerah.
Dana stimulan bersumber dan dikendalikan kebijakannya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sementara pemerintah daerah melalui BPBD bertugas menjalankan proses teknis di lapangan.
Artinya, keberhasilan program ini merupakan hasil dari sinkronisasi pusat dan daerah, bukan kerja satu pihak semata.
Secara regulatif, mekanisme ini telah memiliki landasan kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
Bahkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) telah mengatur secara rinci, mulai dari kategori kerusakan hingga tata cara penyaluran bantuan.
Namun, regulasi yang baik tidak otomatis menjamin implementasi yang sempurna.
Editorial ini memandang bahwa kunci utama keberhasilan penyaluran dana stimulan terletak pada tiga hal.
Pertama, integritas data sejak awal.
Pemerintah kampung/desa harus menjadi garda terdepan dalam memastikan BNBA benar-benar valid, bukan sekadar formalitas administrasi.
Kedua, transparansi penuh dalam proses verval. Uji publik tidak boleh hanya menjadi prosedur, tetapi harus menjadi ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat.
Ketiga, koordinasi lintas level yang solid. Tim verval, enumerator, kompilator kecamatan, hingga pemerintah kabupaten harus bekerja dalam satu irama. Tanpa itu, proses akan tersendat dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Pada akhirnya, kecepatan pencairan memang penting. Namun lebih penting lagi adalah ketepatan sasaran dan keadilan distribusi.
Sebab dalam situasi pascabencana, yang dipertaruhkan bukan hanya bantuan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dana stimulan bukan sekadar angka dalam anggaran. Ia adalah simbol kehadiran negara di tengah krisis. Dan di titik inilah, integritas seluruh proses benar-benar diuji.[red]
