Bireuen. RU – Sebagian besar pengungsi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Bireuen menolak menempati hunian sementara, dan meminta agar pemerintah segera membangun hunian tetap.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama para camat dan keuchik gampong terdampak bencana di Kantor Camat Peusangan yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah pada Minggu, 8 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, para keuchik menyampaikan bahwa di hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).
Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut, namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antarmasyarakat,” ujarnya.
Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Karena itu warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.
Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta hunian tetap.
Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan.
Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH dan berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.
Huntap Tunggu SK Bupati
Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih Dana Tunggu Hunian (DTH) dan tak ingin tinggal di Huntara, namun minta langsung dibangun hunian tetap.
Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap.
Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp30 juta rusak sedang, serta Rp60 juta untuk rusak berat.
“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun.
Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.
“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.(TH05)
