BPMA: Pemulihan Jaringan Migas yang Rusak Ditargetkan Rampung Maret 2026

Nasri Djalal
Kepala BPMA, Nasri Djalal (kiri) saat menjelaskan perihal produksi migas Aceh pascabencana, di Banda Aceh, Senin (02/02/2026). (Foto: ANTARA)

Banda Aceh. RU – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengupayakan pemulihan jaringan produksi minyak dan gas bumi (Migas) yang rusak akibat bencana hidrometeorologi Aceh, akan rampung pada Maret 2026.

“Rata-rata target kita paling lambat Maret, 1 Maret kita sudah bisa on-stream kembali,” kata Kepala BPMA, Nasri Djalal dalam konferensi pers di sela kegiatan Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026, di gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh pada Senin, 2 Februari 2026.

Ia menyampaikan, bencana di Aceh pastinya ikut mempengaruhi produksi migas. Beberapa perusahaan di bawah kewenangan BPMA tidak bisa beroperasi atau memproduksi hasil alam karena areanya dihantam banjir.

“Jadi seluruh wilayah kerja belum bisa berproduksi karena di wilayah kerja dan areanya terdapat banjir,” ujarnya.

Nasri menuturkan kerusakan akibat bencana di wilayah kerja migas Aceh, pertama adalah pada jaringan pipa banyak yang rusak dan bocor, terutama di wilayah kerja perusahaan Medco E&P Malaka di Aceh Timur

“Aceh Timur tidak bisa masuk. Artinya orang tidak bisa bekerja di sini. Tapi ini terus kita lakukan upaya perbaikan,” ujarnya.

BPMA, kata dia, terus melakukan berbagai upaya agar seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di Aceh bisa berproduksi kembali, yaitu dengan melakukan pembersihan dan perbaikan-perbaikan di semua wilayah kerja terdampak.

Sejak 1 Februari 2026, sudah ada yang mulai kembali mengalirkan gasnya, termasuk Medco Energi sudah mulai berproduksi, perbaikan juga terus dilakukan semaksimal mungkin.

Kondisi ini, membuat tingkat produksi migas Aceh dalam dua bulan terakhir terganggu, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan negara di luar pajak.

“Bisa dipastikan, ketika tidak berproduksi artinya tidak ada minyak dan gas yang dijual. Sehingga tidak ada pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan berpengaruh pada pendapatan Aceh,” demikian Nasri Djalal.(TH05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *