Krisis Solar tak Berujung, Warga Abdya Ungkap Kekecewaan

Antrean panjang kendaraan di SPBU Pantee Pirak, Kecamatan Susoh. Minggu 2 November 2025. [Foto Dok : rahasiaumum.com/T018]

Blangpidie. RU – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, kembali menjadi keluhan utama masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Meski berlangsung bertahun-tahun, hingga kini persoalan tersebut tak kunjung tertuntaskan.

Akibatnya, antrian panjang kendaraan masih menghiasi tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di wilayah itu.

Pantauan rahasiaumum.com, tiga titik SPBU, masing-masing di Keudee Paya (Blangpidie), Pantee Pirak (Susoh) dan Babah Rot, terlihat dipenuhi truk, bus, minibus hingga kendaraan angkutan barang yang mengular hingga ratusan meter.

Antrean mulai terbentuk sejak pukul 12.00 WIB, jauh sebelum pasokan solar tiba.

Namun ironi terjadi saban waktu. Meski telah menunggu berjam-jam dalam panas dan hujan, tak sedikit pengendara kecewa karena solar disebut telah habis, saat giliran mereka mendekati dispenser pengisian.

Situasi tersebut memicu amarah dan kekecewaan yang tak terbendung.

“Sudah antri dari siang, giliran udah dekat, petugas bilang solar habis. Rasanya seperti dipermainkan,” kesal Razali, sopir truk asal Kecamatan Lembah Sabil, Minggu (02/11/2025)

Hal senada juga diungkapkan Suryadi, sopir bus lintas Abdya–Tapaktuan.

Ia menilai kelangkaan solar seolah dibiarkan tanpa penyelesaian serius.

“Ini bukan sekali dua kali, tapi sudah bertahun-tahun. Kalau alasan distribusi, kenapa tidak ada solusi? Apa fungsi pengawasan? Kami ini nyari makan, bukan nyari masalah,” kesalnya.

Warga dan sejumlah sopir menilai, persoalan kelangkaan solar di Abdya bukan hanya soal kuota, tetapi juga lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

Isu “penyusup antrian”, penimbunan, hingga diduga adanya distribusi tidak tepat sasaran, menjadi suara yang kerap terdengar di kalangan pengguna jalan.

“Kalau semua tepat sasaran, mustahil solar cepat habis. Ini pasti ada permainan. Entah siapa yang bermain, yang jelas rakyat kecil yang dirugikan,” sebut Junaidi, sopir pick up dari Kecamatan Kuala Batee.

Ia meminta pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum, untuk turun secara langsung, tanpa sekadar melakukan inspeksi formalitas di atas kertas.(T018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *