Pendataan bukan sekadar administrasi, tapi penentu siapa yang berhak menerima dan siapa yang akan terlewati.
Pada akhirnya, semua bantuan akan bermuara pada satu hal; [data].
APA yang kini dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui kebijakan Bupati Armia Pahmi membuka pendataan BNBA Tahap III sejatinya adalah upaya memperbaiki satu persoalan klasik pascabencana [ketidaktepatan sasaran].
Masalahnya bukan baru. Di banyak kasus, bantuan sering kali tidak sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Bukan karena tidak ada niat, melainkan karena data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau bahkan tertinggal di level bawah.
Di sinilah Tahap III menjadi krusial. Ini bukan sekadar lanjutan program, tetapi bisa disebut sebagai “kesempatan terakhir” bagi warga yang belum terdata pada Tahap I dan II.
Pemerintah secara eksplisit membuka ruang bagi mereka yang selama ini tercecer [baik pemilik rumah rusak, penyewa, warga yang menumpang, hingga penghuni rumah dinas].
Namun, ada satu hal yang perlu dipahami masyarakat [pendataan ini bersifat aktif, bukan pasif]. Artinya, warga tidak bisa hanya menunggu.
Penekanan untuk Masyarakat, Ada tiga hal penting yang harus dipahami warga;
Jika tidak terdata, maka tidak dihitung:
Dalam sistem BNBA (By Name By Address), bantuan hanya diberikan berdasarkan nama dan alamat yang masuk dalam daftar resmi. Tidak ada nama, berarti tidak ada bantuan.
Segera lapor ke aparatur kampung:
Pendaftaran dimulai dari tingkat desa/kelurahan melalui datok penghulu. Ini adalah pintu pertama dan paling menentukan. Jika tidak melapor di tahap ini, peluang untuk masuk daftar akan sangat kecil.
Pastikan data benar dan Lengkap:
Kesalahan kecil [nama, alamat, status hunian] bisa berakibat fatal. Bantuan bisa tertunda, bahkan batal.
Penekanan untuk Pemerintah
Di sisi lain, tanggung jawab tidak hanya berada di masyarakat. Pemerintah, melalui BPBD yang dipimpin Iman Suhery, memegang peran kunci dalam memastikan proses ini berjalan jujur, transparan, dan akuntabel.
Ada beberapa catatan kritis:
1. Cepat dan akurat.Batas waktu 20 April 2026 memang mendesak. Namun, percepatan tanpa verifikasi berpotensi melahirkan data bermasalah.
2. Hindari “data titipan” Ini penyakit lama dalam pendataan bantuan. Jika tidak diawasi, potensi masuknya nama-nama yang tidak berhak akan merusak kepercayaan publik.
3. Perkuat pengawasan di tingkat bawahDatok penghulu dan camat adalah ujung tombak. Jika di level ini tidak disiplin, maka kesalahan akan terbawa hingga ke BPBD.
Skema sederhana yang harus dipahami warga adalah; alur pendataan sebenarnya sederhana, namun sering disalahpahami : Desa/Kelurahan → Kecamatan → BPBD Aceh Tamiang.
Penjelasan Tingkat Desa/Kelurahan : Warga melapor → didata oleh datok penghulu → dimasukkan ke formulir BNBA.
Tingkat Kecamatan : Data dari desa dikumpulkan → diverifikasi → direkap.
BPBD Aceh Tamiang : Data diterima → diverifikasi akhir → ditetapkan sebagai penerima bantuan.Di
Di titik terakhir inilah keputusan dibuat.
Realitas di Lapangan
Yang perlu disadari, pendataan bukan proses yang steril dari masalah. Selalu saja ada potensi; [warga tidak terdata karena kurang informasi, perangkat ditingkat desa yang kurang aktif, hingga praktik titip nama].
Namun satu hal tidak bisa ditawar, Siapa yang tidak masuk data, akan tertinggal. Dan dalam konteks bantuan pascabencana, tertinggal berarti kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali.
Karena itu, keberhasilan Tahap III ini tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesadaran bersama.
Pendataan Tahap III adalah kesempatan [baik bagi pemerintah untuk memperbaiki akurasi, maupun bagi masyarakat untuk memastikan haknya tidak hilang]. [].
