Banda Aceh. RU – Pemerintah akan menggelar rapat tingkat nasional guna membahas penghapusan sementara sistem barcode dan kuota harian bahan bakar minyak (BBM) bagi ribuan alat berat yang beroperasi di wilayah terdampak bencana di Aceh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan langkah tersebut merespons keluhan terkait pembatasan pengisian solar yang dinilai menghambat percepatan pemulihan.
“Besok saya akan rapat jam satu siang, sekaligus tingkat nasional dengan beberapa menteri. Nanti kita akan selesaikan besok,” ujar Tito, seperi diberitakan rahasiaumum.com, Rabu (11/02/2026).
Ia menjelaskan kebijakan diskresi diprioritaskan untuk Aceh karena tingkat kerusakan dinilai lebih besar dibandingkan daerah lain di Sumatera.
Ribuan unit ekskavator dan kendaraan proyek masih bekerja penuh waktu di sejumlah titik krusial.
Menurut Tito, pembatasan 35 liter per hari melalui sistem kota membuat alat hanya mampu beroperasi sekitar enam hingga tujuh jam, padahal masa sewa berlaku 24 jam.
Karena itu, pemerintah meminta Pertamina dan Kementerian ESDM meniadakan kuota selama masa tanggap darurat.
Dukungan juga datang dari pimpinan MPR RI untuk memfasilitasi komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Kebijakan ini difokuskan pada enam hingga delapan kabupaten yang menjadi pusat pemulihan.
Wakil Gubernur Aceh Dek Fadh menegaskan kelancaran pasokan energi sangat menentukan percepatan pembukaan akses transportasi.
“Hambatan birokrasi pengisian BBM tidak boleh mengalahkan urgensi kerja cepat di lokasi bencana. Percepatan mobilitas alat berat adalah kunci pemulihan transportasi kita,” katanya.(R015)
