Bagaimana Laporan 100 Persen Bisa Bertemu Realitas Setengah Jalan
PAGI di kawasan hunian sementara Aceh Tamiang selalu dimulai dengan antrean.
Bukan antrean kerja.
Bukan antrean sekolah.
Melainkan antrean air.
Jeriken plastik berderet, anak-anak menunggu dengan handuk di bahu, ibu-ibu berdiri di bawah kran darurat, sementara uap pagi bercampur bau tanah basah dan sabun cuci.
Di tempat ini, hidup berjalan dengan logika bertahan, bukan dengan logika laporan.
Padahal di atas kertas, semuanya telah selesai. Enam ratus unit hunian sementara (huntara) tercatat rampung. Seratus persen. Siap huni.
Presiden melihat langsung. Menteri meninjau. BNPB mengapresiasi. Namun realitas selalu lebih jujur dari grafik.
SERATUS PERSEN DI LAPORAN, SETENGAH JALAN DI KEHIDUPAN
DALAM dokumen resmi, Aceh Tamiang disebut sebagai contoh percepatan pembangunan pascabencana.
Progres fisik bangunan huntara mencapai 100 persen. Unit-unit berdiri. Atap terpasang. Dinding tegak. Pintu tertutup. Jendela terpasang. Indikator keberhasilan dibaca melalui satu variabel utama: bangunan berdiri. Namun bagi warga penyintas, hunian bukan hanya soal tembok dan atap.
Hunian adalah air bersih.
Hunian adalah sanitasi.
Hunian adalah listrik.
Hunian adalah ruang hidup yang memungkinkan tubuh dan martabat bertahan.
Di lapangan, jeriken air masih menjadi infrastruktur utama.
Toilet darurat masih digunakan bersama.
Sumber air terbatas. Distribusi listrik belum merata. Sanitasi belum sepenuhnya berfungsi. Huntara memang ada, tetapi fungsi hidupnya belum utuh.
ARSITEKTUR PELAPORAN YANG TERFRAGMENTASI
KLAIM “100 persen selesai” tidak lahir dari kebohongan tunggal, melainkan dari arsitektur pelaporan yang menyempit.
Pembangunan fisik huntara berada di bawah kewenangan sektor infrastruktur. Air bersih dan sanitasi berada di sektor lain. Listrik berada di sektor lain lagi. Logistik berada di jalur berbeda. Pendataan sosial berada di jalur administratif. Setiap sektor bekerja dengan indikatornya sendiri.
Akibatnya, ketika satu sektor menyelesaikan tugasnya, data dilaporkan sebagai “selesai”, meskipun sektor lain belum berjalan.
Secara birokratis;
✔ Bangunan berdiri = selesai
✖ Fungsi hidup = belum terintegrasi
Koordinasi lintas sektor dalam situasi darurat sering kalah oleh target waktu, tekanan publik, dan simbol keberhasilan. Yang lahir bukan kebohongan, tetapi fragmentasi realitas.
DISTORSI DATA DARI BAWAH KE ATAS
Di lapangan, data bergerak berjenjang; Pengalaman warga → Data lapangan → Rekap administratif → Laporan sektoral → Ringkasan kebijakan → Presentasi nasional.
Di setiap tahap, realitas disederhanakan. Konteks sosial dikurangi. Kompleksitas dipadatkan.
Pengalaman hidup diubah menjadi angka.
Sampai di tingkat pengambil kebijakan tertinggi, yang tersisa bukan kehidupan, tetapi indikator.
Seorang jurnalis lapangan sekaligus penyintas bencana menyebutnya dengan sederhana; “Presiden melihat hasil. Warga menjalani proses. Di antaranya ada data yang kehilangan konteks.”
WARGA DAN LOGIKA BERTAHAN HIDUP
BAGI warga, huntara bukan simbol keberhasilan negara. Ia adalah ruang bertahan hidup. Anak-anak mandi bergiliran. Ibu-ibu menyimpan air dalam ember. Lansia menunggu giliran ke toilet. Kehidupan berjalan dengan logika adaptasi, bukan fasilitas. Tidak ada kemarahan berlebihan. Yang ada adalah kelelahan yang sunyi. Dan penerimaan yang terpaksa.
LAPORAN VS KENYATAAN
SELAMA keberhasilan diukur dari angka, bukan dari fungsi hidup,
laporan akan selalu terlihat rapi,
sementara kenyataan tetap berantakan.
Selama indikator hanya membaca progres fisik, bukan kualitas hidup, “100 persen selesai” akan selalu mungkin lahir di atas penderitaan yang belum selesai.
BERDIRI DI ANTARA PONDASI YANG RAPUH
Huntara memang berdiri. Namun kehidupan tidak sekadar berdiri. Ia harus mengalir. Air harus mengalir. Listrik harus menyala.
Sanitasi harus berfungsi. Martabat harus hidup. Di Aceh Tamiang, bangunan sudah selesai. Tetapi pemulihan belum selesai. Karena rekonstruksi sejati bukan soal membangun rumah, melainkan memulihkan kehidupan. Dan itu tidak bisa diukur hanya dengan persentase.
“Rumahnya ada, tapi hidupnya belum utuh. Kami masih antre air, masih pakai toilet bersama, masih hidup darurat, tapi di laporan kami sudah dianggap selesai.”
[Warga pengungsi Huntara Aceh Tamiang].
