Bagaimana Laporan 100 Persen Bisa Bertemu Realitas Setengah Jalan
(Bagian ke Dua)
DALAM laporan resmi, Aceh Tamiang menjadi contoh percepatan. Enam ratus unit huntara. Selesai. Siap dihuni. Presiden melihat langsung. Menteri meninjau. BNPB mengapresiasi.
Namun di lapangan, jeriken air dan antrean mandi pagi tetap menjadi pemandangan sehari-hari.
Klaim “100 persen selesai” lahir dari indikator yang sempit: progres fisik bangunan. Dalam praktik kebencanaan, indikator fungsi [air bersih, sanitasi, listrik] sering terpisah secara kelembagaan.
Pembangunan huntara berada di bawah Kementerian PU. Air bersih dan sanitasi berada di sektor lain. Koordinasi lintas sektor kerap tidak sinkron, terutama dalam situasi darurat yang dikejar waktu dan target.
Distorsi informasi terjadi secara berjenjang; Data lapangan diringkas, Indikator disederhanakan, Konteks sosial hilang sebelum sampai ke pengambil keputusan tertinggi.
Ini bukan selalu soal kebohongan, melainkan arsitektur pelaporan yang tidak memihak pengalaman warga.
“Presiden melihat hasil. Warga menjalani proses. Di antaranya ada data yang kehilangan konteks.”
[Jurnalis lapangan, penyintas bencana].
LAPORAN VS KENYATAAN
SELAMA keberhasilan diukur dari angka dan bukan dari fungsi hidup, laporan akan selalu terlihat rapi; sementara kenyataan tetap berantakan.
