Subulussalam. RU – Warga Kampong Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam menyampaikan kekhawatiran terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Mereka meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit guna memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan.
“Kami meminta APH agar turun dan melakukan audit terhadap pengurus serta pengelolaan dana BUMDes,” ujar SM, mewakili warga Suka Makmur, Minggu (23/11/2025).
BUMDes Suka Makmur yang berdiri sejak 2017 diketahui bergerak pada usaha perkebunan kelapa sawit seluas dua hektare dengan anggaran awal sebesar Rp500 juta dari Dana Desa.
Namun, menurut sebagian warga, hasil usaha tersebut belum dirasakan secara luas.
“Delapan tahun BUMDes telah berdiri, namun kontribusinya bagi masyarakat masih belum terlihat,” kata SM.
Warga juga menyoroti soal transparansi laporan pendapatan dan pengeluaran BUMDes yang dinilai belum terbuka kepada publik.
“Kebanyakan warga tidak mengetahui berapa pendapatan BUMDes setiap tahunnya. Kami berharap APH tidak menutup mata terhadap dugaan penyimpangan dana desa,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Kampong Suka Makmur, Amansyah Solin, memberikan tanggapan terkait keluhan warga.
Ia mengakui belum menerima laporan rinci mengenai aktivitas keuangan BUMDes sejak dirinya dilantik pada 6 Mei 2025.
“Sejak menjabat hingga sekarang, saya belum pernah menerima informasi detail mengenai pendapatan maupun pengeluaran dari hasil pengelolaan kelapa sawit,” ujar Amansyah.
Hingga berita ini diturunkan, pengurus BUMDes Suka Makmur belum memberikan klarifikasi atas dugaan yang disampaikan warga.(MB017)
