Aceh Besar. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mengoptimalkan percepatan operasional dan pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan yang dibuka Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Aceh Besar, Drs. Sulaimi, M.Si, di Gedung Dekranasda, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan itu diikuti para camat se-Aceh Besar, pejabat Diskopukmdag, Project Management Office (PMO), dan Business Advisor (BA).
Sulaimi mengapresiasi kerja keras para camat yang dua bulan terakhir membantu percepatan pembentukan akta notaris KMP di tiap gampong.
“Hasil ini berkat kerja sama semua pihak. Harapan kami, koperasi yang telah terbentuk bisa segera berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan, dari 603 koperasi di Aceh Besar, 94 telah mengajukan gerai, 520 memiliki akun, dan 83 belum terdaftar. Sementara 10 koperasi telah mengajukan proposal bisnis.
Namun, Sulaimi menyoroti sejumlah kendala, seperti rendahnya iuran anggota, ketua koperasi yang kurang aktif, dan belum adanya pendamping di tiga kecamatan — Seulimuem, Pulo Aceh, dan Lhoong — karena akses sulit.
Selain itu, pendataan aset tanah untuk pembangunan gedung KMP juga terhambat akibat keterbatasan lahan dan dokumen kepemilikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta setiap kecamatan membentuk Satgas KMP guna mempercepat pengisian data Simkopdes dan pengusulan aset sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Diskopukmdag juga membuka posko pendampingan di Gedung PLUT KUMKM Gani untuk membantu konsultasi dan sosialisasi bagi kecamatan dan gampong.
Sebagai upaya penguatan kapasitas, para ketua KMP akan mendapat pelatihan perkoperasian mulai 11 November 2025, dengan syarat memiliki rekening BSI pribadi untuk pengelolaan dana.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif guna merumuskan solusi teknis dan strategi penguatan koperasi di tingkat gampong.
Sulaimi berharap Koperasi Merah Putih menjadi gerakan ekonomi bersama yang memperkuat kemandirian desa. “Koperasi ini bukan milik pemerintah, tapi milik masyarakat.
Dengan semangat gotong royong, KMP diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Aceh Besar,” pungkasnya.(*)
