Banda Aceh. RU – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh telah resmi memiliki pimpinan baru: Irwansyah sebagai Ketua, Daniel Abdul Wahab sebagai Wakil Ketua I, dan Musriadi Aswad sebagai Wakil Ketua II untuk periode 2024-2029.
Ketiga pimpinan tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Teuku Syarafi, dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung dewan pada Senin, (14/10/2024).
Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1195/2014 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota legislatif, unsur eksekutif, tokoh masyarakat, alim ulama, serta petinggi partai politik baik dari daerah maupun nasional, bersama dengan tamu undangan lainnya.
Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, juga hadir dan menyampaikan sambutan. Ia menekankan bahwa kehadiran pimpinan DPRK yang baru mencerminkan keberlanjutan proses demokrasi yang sehat dan kuat.
Atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh, ia mengucapkan selamat kepada para pimpinan yang baru dilantik.
“Ini adalah amanah besar yang memerlukan komitmen, kejujuran, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas konstitusional,” ujarnya.
“Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dalam melaksanakan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita gunakan masa jabatan ini sebagai momentum untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Banda Aceh,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Ade menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses pembahasan RAPBK 2025.
“Saya yakin, dengan kebersamaan, koordinasi yang baik, dan komitmen bersama, kita dapat menyelesaikan pembahasan RAPBK 2025 tepat waktu dan sesuai harapan masyarakat.”
Ia juga mengingatkan akan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. “Kebijakan yang kita ambil harus berkesinambungan dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” jelasnya.
Menghadapi berbagai tantangan pembangunan, Banda Aceh juga sedang memasuki tahun politik, di mana proses pilkada tengah berlangsung.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses demokrasi berjalan damai, tertib, dan lancar.”
Ade mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRK, untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan pilkada.
“Penting bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghindari provokasi dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.”
“Dengan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat, saya yakin kita dapat menyukseskan pilkada ini dan menjaga Banda Aceh sebagai kota yang aman dan harmonis dalam proses demokrasi yang matang,” tutup Ade. (*)
