Banda Aceh. RU – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan anak muda pembela tanah Aceh (Gempata) melakukan aksi damai menuntut pemerintah Aceh atau Satgas penanganan bencana bersikap transparan terhadap pengelolaan dana kebencanaan, termasuk soal dana transfer ke daerah (TKD).
“Kami menuntut pemerintah Aceh membuka secara transparan dokumen pelaksanaan bencana, mulai dari Perencanaan hingga realisasinya,” kata Koordinator Lapangan, Syahputra Ariga, Senin 02 Maret 2026.
Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Aceh itu, masa membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan pemerintah harus bekerja untuk rakyat, serta mempertanyakan realisasi dana TKD Rp1,6 triliun yang telah dikembalikan pemerintah pusat.
Syahputra mengatakan, tuntutan utama mereka dalam aksi ini untuk menanyakan kejelasan realisasi penggunaan dana BTT dan TKD yang telah ditransfer pemerintah pusat beberapa waktu lalu, tetapi belum diketahui penggunaannya.
“Kami pertanyakan kejelasan realisasinya apakah telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan atau belum,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini belum terlihat adanya hasil dari pelaksanaan dana BTT maupun TKD terhadap masyarakat terdampak bencana Aceh, artinya masih ada persoalan yang harus diperbaiki.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh dapat memperbaiki pola penanganan dan pendekatan kepada korban bencana.
Orientasi yang diharapkan adalah segala kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Dirinya mengakui bahwa pemerintah pusat telah memberikan bantuan besar untuk penanganan kebutuhan mendasar bencana Aceh, tetapi kenapa belum benar-benar terpenuhi.
Maka dari itu, tambah dia, mereka meminta pemerintah Aceh membuka dan menjelaskan secara langsung bagaimana pola pendistribusian, siapa penerima dan pelaksanaannya di lapangan, apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum.
“Kami minta transparansi, bagaimana pola penggunaannya, untuk apa dan bukti realisasi yang telah disalurkan di lapangan itu bagaimana,” tegasnya.
Tak hanya soal TKD, massa juga meminta pemerintah Aceh membuka nama-nama relawan yang direkrut dan diberi makan dan uang lelah secara transparan, membuka dokumen belanja 650 ribu ton logistik dengan lengkap.
“Kami juga menuntut Polda Aceh segera tunaikan kewajiban sebagai APH untuk dapat memproses dugaan korupsi pada penanganan bencana hidrometeorologi 2025,” kata Syahputra.
Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), M Syahril saat menemui massa menjelaskan bahwa logistik masih ada sekitar 300 ton lagi di gudang BPBA. Dan, sesuai dengan permintaan daerah, telah dikirim ke Huntara.
Tetapi, lanjut dia, khusus terkait dana yang di transfer dari pemerintah pusat untuk daerah seperti tuntutan massa, belum dapat dijelaskan, maka dari itu harus disampaikan ke pimpinan terlebih dahulu.
Namun, sejauh ini pemerintah Aceh sudah menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Aceh, dan ini dapat diakses atau terbuka kepada masyarakat.
“Terkait perencanaan rehab-rekon nanti, itu sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemerintah Aceh,” demikian M Syahril.(TH05)
