Banda Aceh. RU – Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK) mempertanyakan pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam APBA 2026.
Koordinator Askhalani menyebut pemotongan TPP mencapai lebih dari Rp 100 miliar dari total pagu sekitar Rp 1,5 triliun, sedangkan anggaran JKA berkurang dari Rp 253 miliar menjadi sekitar Rp 100 miliar.
“Kami mempertanyakan proses pemotongan dan sisa uang itu dipakai untuk apa. Publik berhak tahu, apakah pemotongan TPP ini sudah sesuai dengan petunjuk dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap APBA 2026 atau tidak,” ujar Askhalani, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Senin (02/03/2026).
GeRAK mendesak Pemerintah Aceh, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), menjelaskan dasar hukum, pertimbangan, dan alokasi sisa anggaran.
Askhalani menekankan, dana harus digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti JKA atau penanganan bencana.
Ia juga menyoroti pemangkasan JKA yang bertentangan dengan rekomendasi Kemendagri, yang menyarankan penambahan anggaran untuk menjamin layanan kesehatan setahun penuh.
“Di satu sisi Kemendagri meminta penambahan anggaran JKA, tapi di sisi lain justru terjadi pemotongan. Ada apa sebenarnya,” pungkasnya.
GeRAK meminta penjelasan terbuka agar kebijakan anggaran tidak menimbulkan spekulasi dan tetap menjaga kepercayaan publik.(R015)
