Banda Aceh. RU – Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik dan mengambil sumpah 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Jumat (27/2/2026) malam.
Prosesi digelar usai shalat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro Setda, serta Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh.
Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan pelantikan dilakukan untuk mengisi jabatan kosong sekaligus penyegaran organisasi.
Seluruh pejabat, kata dia, telah melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan dan manajemen talenta ASN.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Muzakir.
Ia menegaskan visi pembangunan Aceh 2025–2030, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, harus menjadi arah kebijakan seluruh SKPA.
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh misi, antara lain pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, implementasi kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006, penguatan ekonomi melalui hilirisasi dan transformasi digital, pembangunan infrastruktur inklusif, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang kuat, serta pelestarian lingkungan.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.
Gubernur juga meminta percepatan pemulihan pascabencana dengan penanganan tepat sasaran dan akuntabel. Selain itu, ia menekankan disiplin ASN, kolaborasi lintas sektor, percepatan realisasi anggaran 2026, serta penyusunan rancangan APBA 2027 berbasis prioritas strategis.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, hingga sejumlah kepala dinas, kepala badan, staf ahli gubernur, dan pimpinan sekretariat lembaga daerah lainnya.(R015)
