Jakarta. RU – Yassierli mengajak kementerian dan lembaga memperkuat komitmen dalam menyerap tenaga kerja disabilitas guna mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami ingin isu terkait ketenagakerjaan itu inklusif. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, dan itu adalah amanat konstitusi kita,” ujar Yassierli dalam Forum Sekretaris Kementerian/Lembaga yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (11/02/2026).
Ia mengingatkan ketentuan yang mewajibkan instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD mempekerjakan sedikitnya dua persen pekerja disabilitas dari total pegawai.
Seluruh K/L didorong memastikan aturan tersebut berjalan optimal.
Kemnaker, lanjut dia, memiliki Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus serta program pelatihan dan penempatan bagi tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa agar kompetensinya selaras dengan kebutuhan industri.
Selain itu, Yassierli mengajak K/L memperluas sinergi pelatihan vokasi melalui 42 balai dan satuan pelaksana yang tersebar di berbagai wilayah.
“Saya berharap para Sekretaris Kementerian/Lembaga dapat menghubungi kami agar kita bisa mengeksekusi program kerja kolaboratif, termasuk pelatihan vokasi yang mampu mengantarkan peserta memperoleh pekerjaan atau untuk berwirausaha,” ucapnya.
Ia menegaskan Kemnaker siap mendukung fasilitas pembelajaran, instruktur, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hingga sertifikasi sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyebut tingkat kepatuhan perusahaan melaporkan lowongan kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 masih di bawah 10 persen.
“Karena itu, kami mengajak bapak/ibu dari kementerian/lembaga yang memiliki jejaring perusahaan untuk mendorong pelaporan lowongan melalui SIAPkerja atau Karirhub,” ujar Cris.
Pada kesempatan yang sama, Kemnaker juga meraih peringkat pertama sebagai kementerian/lembaga dengan Jabatan Pimpinan Tinggi perempuan terbanyak.(*)
