Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh menerima audiensi Aliansi Mahasiswa se-Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, Selasa (13/01/2026), untuk menyelaraskan data lapangan dan memaparkan strategi penanganan banjir besar.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menyatakan usulan peningkatan status bencana ke skala nasional harus mengikuti mekanisme regulasi pemerintah pusat.
“Pemerintah Aceh terus bekerja maksimal. Saat ini, fokus kita adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak tertangani dengan baik melalui koordinasi lintas sektor,” ujar M. Nasir.
Ia mengungkapkan jumlah pengungsi menurun menjadi sekitar 155.000 jiwa dari puncak lebih satu juta orang, meski total warga terdampak mencapai 2,5 juta. Terkait 31 korban hilang, pencarian dihentikan setelah seluruh tahapan SOP dilalui.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Aceh membentuk sembilan klaster penanganan yang melibatkan sekitar 150 organisasi masyarakat sipil, memastikan distribusi logistik, terutama beras, tetap menjangkau wilayah terdampak meski terkendala akses dan cuaca.
Pemerintah juga memprioritaskan perbaikan konektivitas akibat jembatan putus yang berdampak pada inflasi serta mengevaluasi 456 pos kesehatan agar layanan medis tetap optimal.
“Koordinasi terus kita perkuat dengan NGO, TNI AU, Polri, hingga DLHK, termasuk dalam penanganan lumpur di pemukiman dan penyediaan lokasi penumpukan material sisa banjir,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Habibi menyebutkan relawan mahasiswa telah bekerja selama 22 hari di tiga wilayah dan menghimpun donasi lebih dari Rp200 juta, namun menilai komunikasi dengan pemerintah belum berjalan optimal.
“Selama ini tidak ada komunikasi yang berjalan baik antara mahasiswa dengan pemerintah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan instansi terkait,” kata Habibi.
Meski demikian, ia mengapresiasi terbukanya ruang dialog dan berharap kolaborasi konkret dapat terjalin untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
“Terima kasih sudah disediakan ruang diskusi ini. Harapannya, agar muncul kolaborasi nyata antara mahasiswa dengan Pemerintah Aceh,” tutupnya.(R015)
