Banda Aceh. RU – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad menargetkan roda pemerintahan di daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh dapat berjalan normal kembali sebelum masuk bulan Ramadhan 2026.
“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah berjalan normal sebelum puasa Ramadhan,” kata Sufmi Dasco di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Pernyataan itu usai menyampaikan kesimpulan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provisi Aceh di Banda Aceh dan turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.
Dalam rapat koordinasi tersebut ia menjelaskan seluruh daerah yang terdampak sudah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi sebelum Lebaran.
Pihaknya juga meminta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk dapat melakukan penanganan skala nasional dengan berbagai percepatan-percepatan sesuai dengan perkembangan di setiap wilayah.
“Saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya penanganan bencana di Sumatera,” kata Dasco.
Ia mengatakan untuk Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsinya bidang anggaran, regulasi, pengawasan dan koordinasi dengan Satgas dan seluruh lembaga dan kementerian sehingga berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan maksimal.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa tugas utama satgas yang ia pimpin adalah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Ia menjabarkan, tim pengarah satgas tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan anggota seluruh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, terdapat empat wakil yang mendampingi Mendagri selaku ketua tim pelaksana, yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani.
Ia menjelaskan keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan satgas itu ditetapkan pada 8 Januari 2026.
Setelah itu, satgas telah menggelar setidaknya dua kali rapat untuk mendiskusikan langkah ke depan dan memetakan kondisi wilayah terdampak bencana.
Menurut Tito, satgas telah memetakan wilayah terdampak dengan tiga kategori, yakni belum normal, mendekati normal, dan sudah normal, dimana tiap-tiap kategori membutuhkan pendekatan strategi pemulihan yang berbeda.(TH05)
