Banda Aceh. RU – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial kebencanaan dilakukan berbasis satu data tervalidasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/01/2026).
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial mengelola bansos reguler dan kebencanaan, dengan akurasi data sebagai kunci utama.
“Data awal disajikan oleh BNPB, kemudian ditetapkan pemerintah daerah, divalidasi, dan disetujui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas sebelum penyaluran,” kata Gus Ipul.
Bansos kebencanaan disalurkan berdasarkan data by name by address yang ditetapkan kepala daerah.
Mekanisme distribusi dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara atau PT Pos Indonesia, menyesuaikan kondisi lapangan.
Selain logistik dan dapur umum, Kemensos telah menyalurkan santunan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal.
Sementara santunan korban luka berat masih menunggu penetapan data daerah.
Bantuan lanjutan mencakup isian hunian sementara atau tetap sebesar Rp3 juta per keluarga, pemberdayaan ekonomi Rp5 juta berdasarkan asesmen, serta jaminan hidup Rp450.000 per hari per orang selama tiga bulan.
“Dari simulasi kami, kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun, sementara dana siap salur lebih dari Rp600 miliar,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, anggaran telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri, seraya optimistis kebutuhan bansos adaptif kebencanaan dapat dipenuhi bertahap.(R015)
