Subulussalam. RU – Pemerintah Kota Subulussalam bersiap menyambut kunjungan kerja sejumlah Menteri Kabinet Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026.
Agenda tersebut sebelumnya direncanakan pada 5 Januari 2026, namun mengalami penyesuaian jadwal.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Setdako Subulussalam, Abdul Rahman, mengatakan perubahan jadwal dilakukan setelah adanya koordinasi lintas pihak serta penyesuaian agenda kementerian.
“Penundaan ini memberi waktu tambahan bagi pemerintah daerah untuk mematangkan persiapan penyambutan sesuai ketentuan protokoler,” ujar Abdul Rahman, sperti dieritaka rahasiaumum.om, Selasa (06/01/2026).
Ia menjelaskan, kunjungan para pembantu presiden tersebut berfokus pada penguatan kebijakan ketahanan pangan, khususnya di wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh.
Kota Subulussalam dipilih karena posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang dan jalur utama distribusi logistik yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara.
Meski memiliki peran vital, akses menuju Subulussalam masih menghadapi tantangan serius.
Kondisi geografis yang didominasi perbukitan terjal, jalan berkelok, serta rawan longsor kerap menghambat kelancaran distribusi pangan.
Peran strategis Subulussalam semakin terlihat saat bencana banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera beberapa waktu lalu.
Jalur Subulussalam menjadi satu-satunya akses utama yang tetap berfungsi sebagai urat nadi distribusi logistik menuju Aceh ketika jalur lain terputus.
“Kondisi ini menegaskan posisi Subulussalam sebagai simpul logistik nasional, baik untuk distribusi pangan maupun penyaluran bantuan darurat,” jelas Abdul Rahman.
Selain membahas kebijakan pangan, para menteri dijadwalkan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Subulussalam.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi penanganan bencana serta upaya mitigasi risiko ke depan.
Berdasarkan informasi sementara, kunjungan ini akan dihadiri lebih dari satu menteri, meski susunan lengkapnya masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah pusat.
Saat ini, Pemko Subulussalam terus melakukan koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan agenda kunjungan berjalan optimal.
“Penguatan ketahanan pangan harus didukung sistem transportasi yang aman dan memadai. Informasi lanjutan terkait agenda kunjungan akan kami sampaikan setelah ada penetapan resmi,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap kunjungan ini menghasilkan kebijakan konkret, khususnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan demi menjamin kelancaran dan keselamatan distribusi logistik nasional di wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara.(MB017)
