Banda Aceh. RU – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang menolak tawaran bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera berpotensi memperlambat proses pemulihan korban.
Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Aksi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Rahmad Maulidin, dalam unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025). Ia menyoroti belum ditetapkannya status bencana nasional hingga hari ke-23 pascabencana.
“Pemerintah perlu melakukan kebijakan nyata, bukan sekadar datang ke tenda-tenda pengungsi, lantas mengeluarkan pernyataan seolah-olah kondisi di lapangan baik-baik saja,” ujar Rahmad.
Berdasarkan data sementara BNPB, banjir dan longsor berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban meninggal tercatat 1.059 orang, 7.000 orang terluka, serta 152 orang masih dinyatakan hilang.
Kerusakan meliputi sekitar 147.000 rumah, 1.600 fasilitas umum, 567 fasilitas pendidikan, ratusan jembatan, 434 rumah ibadah, 260 gedung perkantoran, dan 219 fasilitas kesehatan.
“Dengan jumlah korban jiwa telah melewati seribuan dan pengungsi yang telah melewati angka 500 ribuan, maka kami mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional,” kata Rahmad.
Ia juga meminta pemerintah membuka akses bagi bantuan internasional serta mendesak aparat penegak hukum memproses pelaku perusakan lingkungan yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan sejumlah kepala negara menawarkan bantuan untuk penanganan bencana di Sumatera. Namun, pemerintah memilih menanganinya secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Prabowo menyebut pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya sejak awal, termasuk dukungan TNI dan Polri. Ia juga menanggapi dorongan penetapan status bencana nasional.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” katanya.(R015)
