Program “Ruang Bersama Indonesia” Dorong Kolaborasi Perlindungan Anak di Aceh

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Syakir, M.Si, menyampaikan sambutan pada Rakor Program Ruang Bersama Indonesia antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kab/Kota se-Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh. Jumat 7 November 2025. [Foto Dok : Humas Aceh/rahasiaumum.com]

Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh menerima kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (07/11/2025).

Kunjungan tersebut dalam rangka Rapat Koordinasi Program Ruang Bersama Indonesia yang mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rapat dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, Kepala Dinas PPPA Aceh Meutia Juliana, jajaran SKPA, serta perwakilan kabupaten/kota.

Dari Kementerian PPPA turut hadir Deputi Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta Nur Sitepu dan Staf Khusus Menteri Ariza Agustina.

Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Syakir, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian pusat terhadap penguatan perlindungan perempuan dan anak.

“Perempuan dalam budaya Aceh adalah pilar pembentuk karakter masyarakat dan bangsa,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Ia menilai program Ruang Bersama Indonesia sejalan dengan nilai musyawarah dan solidaritas masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh, kata Syakir, terus memperkuat layanan UPTD PPPA, pendampingan korban kekerasan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada pemenuhan hak anak.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama – pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga,” tegasnya.

Menteri Arifah Fauzi mengapresiasi langkah Aceh dalam memperkuat sistem perlindungan daerah.

“Kami apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas berbagai upaya yang dilakukan selama ini dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, demikian juga kepada pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Arifah juga memaparkan sejumlah capaian dan memberi masukan terkait penguatan layanan yang dinilai masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah.(R015)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *