Berita  

Tim Bappenas Tinjau Lokasi Pembangunan Terowongan Geurutee

Tim Bappenas beserta jajaran dari Direktorat Infrastruktur dan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, bersama BPJN dan Dinas PUPR Aceh, saat meninjau lokasi rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya. Senin 20 Oktober 2025. [Foto Dok : Humas Aceh/rahasiaumum.com]

Aceh Besar. RU – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menurunkan tim untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya, Senin (20/10/2025).

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf agar Pemerintah Pusat menghadirkan solusi infrastruktur yang aman dan efisien di jalur lintas barat–selatan Aceh.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Bappenas Mustaqim beserta jajaran dari Direktorat Infrastruktur dan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, serta Kepala Dinas PUPR Aceh Ir. Mawardi.

Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan terowongan Geurutee dan perbaikan geometrik ruas Paro–Kulu secara paralel.

Pertemuan lapangan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam tahapan izin, pembebasan lahan, hingga penyusunan dokumen perencanaan.

Mawardi menyebut, Kementerian PUPR akan segera menindaklanjuti kajian teknis lanjutan guna mempercepat proses pembangunan.

Ia menjelaskan, pembangunan terowongan mendesak dilakukan mengingat tingginya angka kecelakaan di kawasan Paro–Kulu–Geurutee.

Proyek ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan terowongan, waktu tempuh dan biaya logistik akan berkurang signifikan,” ujarnya.

Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menambahkan, jarak ruas Paro–Kulu yang kini sekitar 13 kilometer dapat dipangkas menjadi 6 kilometer, sementara Geurutee dari 8 kilometer menjadi sekitar 2,7 kilometer.

Ia menegaskan, kajian teknis akan memastikan desain terowongan memenuhi standar keamanan dan efisiensi.

Selain aspek teknis, tim Bappenas juga membahas skema pembiayaan yang akan dikonsultasikan ke Jakarta, dengan opsi meliputi APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau pinjaman luar negeri.(R015)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *