Muslim Ayub Desak Kapolri Tindak Tegas Aparat di Insiden Pesawat Garuda

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub. Jumat 17 Oktober 2025. [Foto Dok: Pribadi/rahasiaumum.com]

Kutacane. RU – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, menyoroti tindakan aparat penegak hukum yang memaksa menurunkan Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar, dari pesawat Garuda Indonesia GA 193 rute Kualanamu–Soekarno Hatta, pada Rabu lalu 15 Oktober 2025.

Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya salah prosedur, tetapi juga melanggar ketentuan hukum penerbangan yang berlaku.

Dalam keterangannya yang diterima rahasiaumum.com, Jumat (17/10/2025), Muslim menyebut insiden itu mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum.

“Ini bukan sekadar salah tangkap, tapi juga pelanggaran terhadap wilayah steril penerbangan yang dilindungi undang-undang,” ujarnya.

Menurut Muslim, peristiwa tersebut bertentangan dengan Pasal 54 dan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang mengatur larangan mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ia menilai intervensi aparat ke dalam pesawat yang sudah berada di area steril merupakan pelanggaran serius terhadap hukum udara.

“Garuda Indonesia sudah benar menolak intervensi. Justru aparat yang melanggar hukum dengan alasan kekuasaan. Ini tindakan yang mencederai wibawa institusi,” katanya.

Muslim menegaskan bahwa peristiwa ini bukan semata persoalan penerbangan, tetapi juga menyangkut rasa keadilan publik.

“Ketika hukum digunakan tanpa dasar yang jelas, rasa aman masyarakat akan hilang. Ini menjadi catatan serius bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Ia meminta Kapolri untuk menindak tegas aparat yang terlibat agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Kapolri harus memastikan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang ditindak sesuai aturan. Kepolisian harus menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya.

Selain itu, Muslim juga meminta Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan agar area penerbangan sipil benar-benar steril dari intervensi pihak yang tidak berwenang.

“Rasa keadilan masyarakat sudah terluka. Negara harus hadir untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Muslim.(AFW016)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *