Kepala Daerah Berhak Dapat Anugerah Kebudayaan PWI

Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Jumat 17 Oktober 2025. [Foto Dok: Pribadi/rahasiaumum.com]

Jakarta. RU – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada 6–10 Februari mendatang akan dimeriahkan dengan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, yang diberikan kepada bupati dan wali kota bersinergi dengan media dalam memajukan kebudayaan daerah.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang mengatakan, kemajuan kebudayaan daerah berpengaruh langsung terhadap kebudayaan nasional.

“Wartawan dan media memahami bahwa Indonesia merupakan kekuatan besar dalam bidang kebudayaan. UNESCO pun telah menegaskan hal itu sejak 2017,” ujarnya, di Jakarta, seperti dikutip rahasiaumum.com, Jumat (17/10/2025).

Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono menuturkan, penghargaan ini pertama kali diberikan pada HPN 2016 di Lombok dan hingga kini telah diterima sekitar 50 kepala daerah.

Di antaranya Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Tahun ini, AK-PWI-HPN 2026 mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Media dan Pers.”

Peserta dapat memilih subtema seperti penguatan ekspresi budaya inklusif, pemanfaatan media untuk diplomasi budaya, atau pelestarian ekosistem berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sosialisasi teknis melalui Zoom pada 20 Oktober 2025, diikuti pendaftaran proposal, penjurian, dan presentasi 10 besar pada Januari 2026.

Penerima penghargaan akan diumumkan pada 9 Februari 2026 bertepatan dengan puncak HPN di Banten.

Selain untuk kepala daerah, penghargaan juga diberikan kepada wartawan dan komunitasnya yang berkontribusi dalam memajukan kebudayaan di tingkat nasional maupun global.

Zulmansyah yang juga Ketua Panitia HPN 2026 berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir.

“Agar bisa melihat langsung pencapaian sekaligus tantangan dunia pers dan kebudayaan yang perlu dukungan kebijakan pemerintah,” ujarnya.(S011)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *