Jantho.RU – Pemerintah Daerah diingatkan untuk mewaspadai ancaman kebocoran data, mengingat kejadian ini dapat mengganggu kepercayaan publik dan melemahkan stabilitas kebijakan, termasuk program pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi bersama pemerintah daerah secara virtual, Senin (11/08/2025).
“Keamanan data menjadi bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Kebocoran data bukan hanya berdampak pada privasi, tapi juga bisa mengganggu sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Pemerintah daerah harus memastikan sistem data yang aman dan terintegrasi,” tegas Tito.
Selain itu, Tito menyoroti produk halal sebagai salah satu sektor strategis yang kini menjadi komoditas persaingan global.
Ia mendorong daerah untuk memperkuat ekosistem produksi, distribusi, dan sertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus menopang stabilitas harga di pasar domestik dan internasional.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi peluang ekonomi besar yang bisa menjadi penopang inflasi jika dikelola dengan baik. Ini harus menjadi bagian dari strategi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos M.Si yang mengikuti rakor bersama unsur Forkopimda dari Aula Sanusi Wahab Kantor Bupati, menyampaikan akan segera merumuskan langkah konkrit terkait arahan Mendagri.
“Arahan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari faktor keamanan data dan penguatan sektor unggulan seperti produk halal,” ujarnya.
Katanya akan memastikan sistem data perekonomian daerah memiliki perlindungan yang memadai, sekaligus mendorong pelaku usaha di Aceh Besar untuk memperkuat sertifikasi dan branding produk halalnya.
Ia juga menyebutkan beberapa rencana jangka pendek yang akan dilakukan Pemkab Aceh Besar untuk penguatan sistem keamanan data terkait harga dan distribusi komoditas pangan strategis.
Pihaknya juga meminta para pendamping halal untuk percepatan produk halal daerah, bekerja sama dengan pelaku UMKM, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan lembaga sertifikasi halal.
Selain itu akan memperkuat operasi pasar dan monitoring harga dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dan aman.
Termasuk kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan produk halal lokal sebagai salah satu penopang daya saing ekonomi dan kestabilan inflasi.
“Dengan langkah ini, kita berharap inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan Aceh Besar mampu memanfaatkan peluang pasar halal di tingkat nasional maupun global,” tutup Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aceh Besar.(TH05)
