Simeulue. RU – Pembangunan Irigasi Sigulai di Kabupaten Simeulue, Aceh, sedianya menelan anggaran Rp174,2 miliar, kembali viral di sejumlah media. Karena Irigasi Sigulai tak berfungsi sejak dibangun.
Sebaliknya, bangunan mulai terlihat keropos [rusak di makan waktu] dan ambruk. Diduga pelaksanaan pengerjaannya rendah kualitas.
Data-data di lapangan didapat; beberapa titik bangunan irigasi yang membentang di kawasan pertanian Blang Lavaoyak Desa Sigulai, terlihat patah dan retak, padahal belum sekalipun digunakan untuk mengairi sawah.
Dedi [Seorang petani setempat] mengaku kecewa atas kondisi proyek tersebut. Harusnya irigasi itu menjadi penopang utama bagi pertanian warga. Namun kenyataannya, irigasi justru belum bisa dimanfaatkan.
“Sudah hampir lima tahun dibangun, tapi irigasi belum bisa digunakan mengairi Air ke sawah. Malah sekarang bangunannya mulai rusak. Ini sangat kami sayangkan,” ujar Dedi kepada wartawan di lahan pertaniannya. Senin, (14/7/2025). Dari Sinabang.
Dibeberkan, masalah baru yang ditimbulkan atas bangunan irigasi tersebut bahwa; sebelum ada pembangunan irigasi, rumah warga tidak pernah tergenang air.
Namun setelah adanya bangunan tersebut, banjir justru kerap melanda permukiman warga, terutama saat musim hujan.
“Dulu rumah kami tidak pernah kebanjiran. Tapi sejak ada bangunan itu, air sering tergenang karena saluran air lama tertutup oleh konstruksi talut irigasi. Jadi bukan cuma tidak berguna, malah menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Untuk itu ia meminta pemerintah segera menuntaskan dan mengevaluasi dampak dari pembangunan irigasi tersebut. “kita berharap ada solusi dari pemerintah,” Katanya.
Sementara Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian yang turut dihubungi, mengaku terkejut dengan tidak berfungsinya Irigasi Sigulai yang telah menelan biaya Rp174,2 miliar.
Menurut Alfian, rasanya tidak masuk akal, dengan anggaran sebesar itu, Irigasi Sigulai tidak bisa dimanfaatkan ribuan petani.
Memang kata Alfian, proyek tersebut bersifat multiyears, namun sejak proses awal mekanisme penganggarannya sudah bermasalah serius.
Dan sejak awal, MaTA sudah pernah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk kata dia, DPR Aceh pada saat itu yang di Ketua oleh Dahlan juga sudah juga melaporkan ke KPK.
“Sampai sekarang sebenarnya kita masih mengawal di KPK. Termasuk Irigasi Sigulai,” kata Alfian. Via aplikasi WhatsApp. Menurutnya, fakta-fakta lapangan diketahui bahwa dengan anggaran yang sangat sebesar, proyek tersebut tidak dapat difungsikan dan terdapat tempat – tempat yang sudah hancur.
Artinya, kata dia, diduga kualitasnya juga sangat rendah. “Dengan fakta-fakta di lapangan tersebut, potensi tindak pidana korupsi sebenarnya nyata terjadi pada pembangunan tersebut.
Dan MaTA akan mempertanyakan kembali ke KPK,” imbuhnya. Irigasi Sigulai ini digadang-gadang bisa memperluas panen padi masyarakat hingga mencapai 3.370 ha/tahun dengan asumsi produktivitas 6 – 8 ton per hektare atau produksi 23.600 ton per tahun atau setara Rp94,4 miliar (asumsi harga padi Rp4.000/kg). Ternyata pepesan kosong.
Adapun 8 Desa yang maksud adalah Desa Sigulai, Desa Babul Makmur, Desa Lamamek, Desa Batu Ragi, Desa Malasen, Desa Miteum, Desa Sinar Bahagia dan Desa Sembilan. [S04].
